SOLUSIMEDIA.ID, MAKASSAR — Antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kota Makassar mulai berangsur mereda. Meski demikian, Pemerintah Kota Makassar terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pertamina, dan pihak terkait untuk memastikan penyaluran BBM kembali berjalan normal.
Upaya tersebut dilakukan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin alias Appi, melalui Rapat Monitoring dan Evaluasi Penyaluran BBM Bersubsidi pada SPBU se-Sulawesi Selatan yang digelar di Baruga Asta Cita Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Senin (14/9/2026).
Rapat tersebut diikuti unsur Forkopimda Sulsel, para bupati dan wali kota se-Sulsel, Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Deni Sukendar, perwakilan SKK Migas, serta para pemilik SPBU di Kota Makassar.
Pertemuan itu menjadi forum evaluasi terhadap kondisi penyaluran BBM dalam beberapa hari terakhir, sekaligus membahas langkah penanganan dan antisipasi agar antrean tidak kembali mengganggu aktivitas masyarakat.
Munafri mengatakan, berbagai upaya yang dilakukan pemerintah mulai menunjukkan hasil positif. Hal tersebut terlihat dari antrean di sejumlah SPBU di Makassar yang perlahan mulai berkurang.
“Apa yang menjadi upaya kita beberapa hari ini sudah mulai memperlihatkan hasil yang baik,” ujar Munafri.
Menurutnya, Pemkot Makassar telah memaksimalkan pelayanan di hampir seluruh SPBU untuk mempercepat proses pengisian BBM bagi masyarakat.
Sejumlah kebijakan juga telah diterapkan untuk mengurai kepadatan antrean, di antaranya pembelajaran daring, penerapan work from home (WFH), pengaturan jadwal pengisian BBM, hingga mendorong penambahan kuota BBM dari pemerintah pusat.
“Makassar sudah memaksimalkan hampir semua SPBU, menambah jam operasional dan juga menambah tenaga. Terima kasih juga kepada pemilik SPBU,” katanya.
Munafri Soroti Disparitas Harga BBM
Dalam rapat evaluasi tersebut, Munafri turut mendorong Pertamina memasukkan persoalan disparitas harga BBM dalam evaluasi penyaluran BBM bersubsidi.
Menurutnya, perbedaan harga yang cukup jauh antarkomoditas BBM turut memengaruhi pola konsumsi masyarakat di lapangan. Kondisi tersebut membuat sebagian masyarakat cenderung beralih menggunakan jenis BBM dengan harga lebih murah.
Perubahan pola konsumsi itu, kata Munafri, perlu menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan kebutuhan dan penyesuaian pasokan BBM.
Ia berharap persoalan disparitas harga dapat dikaji dan dievaluasi agar penyaluran BBM bersubsidi lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Kebijakan Pembatasan Diminta Segera Dievaluasi
Di sisi lain, Munafri meminta seluruh langkah penanganan antrean BBM dilakukan secara cepat dan dievaluasi secara berkala seiring dengan kondisi di lapangan yang mulai membaik.
Menurutnya, regulasi khusus yang diterapkan untuk mengurai antrean tidak seharusnya berlangsung terlalu lama apabila kondisi penyaluran BBM sudah kembali stabil.
Munafri menilai, masyarakat Makassar perlu segera kembali menjalankan aktivitas secara normal, termasuk kegiatan pendidikan dan mobilitas masyarakat yang sangat bergantung pada ketersediaan BBM.
Saat ini, sebagian siswa masih menjalani pembelajaran secara daring meski tengah memasuki musim ujian. Begitu pula pengemudi ojek online (ojol) yang memiliki mobilitas tinggi dan membutuhkan akses BBM secara fleksibel.
Penerapan pembatasan pengisian BBM dengan sistem ganjil-genap, kata Munafri, juga perlu dievaluasi agar tidak menghambat masyarakat yang membutuhkan BBM untuk menunjang aktivitas sehari-hari.
“Ini kita butuh masuk ke dalam kondisi yang normal untuk memastikan bahwa proses ini sudah bisa berjalan normal lagi, dan kita harus menentukan tenggat waktu supaya ini tidak berlangsung terlalu lama,” tegasnya.
Pemerintah Kota Makassar pun akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pertamina, dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan distribusi BBM kembali stabil serta aktivitas masyarakat dapat berjalan normal. (*)
