SOLUSIMEDIA.ID, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar menyiapkan langkah percepatan pelaksanaan sejumlah proyek pembangunan agar dapat dimulai sejak awal 2027. Salah satu strategi yang disiapkan yakni melakukan tender lebih dini tanpa menunggu memasuki beberapa bulan setelah tahun anggaran berjalan.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengatakan sejumlah kegiatan yang telah matang dari sisi perencanaan dan penganggaran akan didorong masuk proses pengadaan lebih awal. Langkah ini diharapkan membuat pelaksanaan pembangunan tidak kembali tertunda hingga pertengahan tahun.
Hal tersebut disampaikan Munafri saat memaparkan Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD Kota Makassar Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna bersama DPRD Makassar, Jumat (25/9/2026).
Menurut Munafri, skema tender dini memungkinkan pekerjaan yang telah siap dapat langsung berjalan pada Januari 2027.
“Jadi tidak menunggu lagi bulan tiga baru ada kegiatan, bulan satu sudah bisa jalan,” kata Munafri.
Ia menjelaskan, beberapa proyek strategis telah disiapkan untuk masuk dalam skema tersebut, termasuk kegiatan yang membutuhkan waktu pengerjaan panjang maupun proyek dengan pola multiyears.
Salah satu proyek yang kembali masuk dalam perencanaan adalah penataan kawasan Karebosi. Munafri menyebut proyek tersebut sebelumnya belum dapat direalisasikan sehingga pemerintah menyiapkan perencanaan baru untuk pelaksanaan pada tahun berikutnya.
“Insyaallah tahun depan Karebosi akan jalan,” ujarnya.
Percepatan pelaksanaan proyek juga menjadi bagian dari arah kebijakan APBD Perubahan 2026. Munafri menekankan agar anggaran yang disusun pemerintah bersama DPRD benar-benar diterjemahkan menjadi program yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dalam rancangan Perubahan APBD 2026, pendapatan daerah Makassar direncanakan mencapai sekitar Rp4,56 triliun, sementara belanja daerah berada di kisaran Rp5,26 triliun. Struktur tersebut menghasilkan defisit sekitar Rp699,85 miliar yang ditutup melalui penerimaan pembiayaan dari SiLPA Tahun Anggaran 2025.
Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada APBD Perubahan 2026 direncanakan sekitar Rp2,27 triliun.
Munafri mengakui ruang fiskal pemerintah daerah masih terbatas sehingga penentuan program harus dilakukan secara selektif. Namun, kondisi tersebut menurutnya tidak boleh menghambat pelaksanaan program yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat.
“Dengan semangat kebersamaan antara eksekutif dan legislatif, saya percaya bahwa keterbatasan bukanlah halangan untuk berbuat yang terbaik,” katanya.
Pemkot Makassar juga menetapkan sejumlah prioritas dalam APBD Perubahan 2026, mulai dari peningkatan daya saing ekonomi, penguatan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur dan tata ruang, hingga pengembangan inovasi, seni budaya dan pariwisata.
Prioritas lainnya mencakup penguatan tata kelola pemerintahan, pelayanan dan perlindungan kelompok masyarakat, pembangunan kepemudaan dan olahraga, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana.
Munafri turut menekankan pentingnya pengawasan bersama antara eksekutif dan legislatif agar penggunaan anggaran tetap berjalan sesuai perencanaan.
Dengan pola tender dini tersebut, Pemkot Makassar menargetkan proyek-proyek yang telah siap secara administrasi, anggaran, dan perencanaan dapat mulai direalisasikan sejak Januari 2027, termasuk rencana penataan kawasan Karebosi. (*)
