SOLUSIMEDIA.ID, MAKASSAR — Inovasi yang lahir dari Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) III di Kota Makassar didorong tidak berhenti sebagai proyek perubahan masing-masing peserta. Pemerintah Kota Makassar ingin inovasi tersebut memiliki manfaat yang lebih luas dan dapat diterapkan di kecamatan lainnya.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifly, saat menjadi mentor peserta PKP III Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Selasa (29/9/2026).
Tiga peserta yang mendapat pendampingan Andi Zulkifly yakni Camat Rappocini Yudistira Ekaputra Nugraha, Camat Tallo Andi Husni, serta Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Setda Makassar.
Dalam proses mentoring, sejumlah inovasi yang dikembangkan peserta turut dibahas, khususnya yang berkaitan dengan pengembangan UMKM serta digitalisasi pembayaran retribusi sampah untuk mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Andi Zulkifly menilai kedua sektor tersebut memiliki ruang pengembangan yang cukup luas sehingga inovasi yang dibuat perlu disiapkan agar dapat menjadi contoh bagi wilayah lain.
“Saya berharap dari inovasi-inovasi ini lahir sebuah role model untuk beberapa kecamatan, khususnya terkait pengembangan UMKM dan pembayaran retribusi sampah secara digital,” ujar Andi Zulkifly.
Ia mengatakan Pemkot Makassar juga tengah menyiapkan blueprint yang nantinya dapat mengintegrasikan berbagai inovasi tersebut ke dalam sistem Lontara. Integrasi itu diharapkan membuat inovasi di tingkat kecamatan dan kelurahan dapat terhubung dengan sistem pelayanan dan pengelolaan pemerintah kota.
“Ini memang sudah kita rencanakan untuk membuat blueprint, kemudian kita satukan di Lontara dalam rangka peningkatan PAD. Nantinya bisa terhubung dengan inovasi di kecamatan dan kelurahan, termasuk pengembangan UMKM,” katanya.
Menurut Andi Zulkifly, perluasan sasaran inovasi juga penting dilakukan sejak tahap awal. Ia meminta peserta tidak hanya berfokus pada lokus terbatas, tetapi mulai memperluas cakupan agar dampak program dapat dibandingkan dan dievaluasi.
Khusus pengembangan UMKM di Kecamatan Rappocini, ia mendorong agar cakupan wilayah diperluas dengan menambah sedikitnya lima kelurahan.
“Kalau target jangka pendeknya hanya dua kelurahan, saya minta ditambah. Minimal setengahnya. Misalnya di Rappocini ada lima kelurahan yang menjadi tambahan untuk pengembangan UMKM, saya minta ditambah lima kelurahan,” tuturnya.
Perluasan tersebut, kata dia, diperlukan untuk melihat efektivitas inovasi secara lebih menyeluruh. Pemerintah dapat mengetahui apakah program benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan PAD, kualitas pelayanan, maupun kondisi perekonomian masyarakat.
“Jadi nanti hasilnya akan kita lihat bagaimana dampaknya. Apakah ada peningkatan PAD, bagaimana pelayanan, dan bagaimana peningkatan perekonomian masyarakat di kecamatan tersebut. Semua itu harus terukur,” jelasnya.
Andi Zulkifly menekankan, ukuran keberhasilan inovasi bukan sekadar program dapat dilaksanakan sesuai rencana. Hal yang lebih penting ialah perubahan dan manfaat yang muncul setelah program diterapkan di masyarakat.
Karena itu, inovasi yang dikembangkan melalui PKP III diharapkan tidak hanya menjadi persyaratan dalam proses pelatihan kepemimpinan, tetapi dapat berkembang menjadi sistem yang berkelanjutan dan memberikan kontribusi terhadap tata kelola pemerintahan.
Pemkot Makassar selanjutnya membuka peluang agar inovasi yang dinilai efektif dapat direplikasi di kecamatan maupun kelurahan lain, sehingga manfaatnya tidak hanya dirasakan pada satu wilayah, tetapi dapat mendukung peningkatan pelayanan dan penguatan ekonomi masyarakat secara lebih luas. (*)
