SOLUSIMEDIA.ID, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar mematangkan persiapan peluncuran Gerakan Nasional Peduli Tetangga yang ditetapkan Kementerian Sosial (Kemensos) RI sebagai salah satu daerah percontohan atau pilot project di luar Pulau Jawa.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifly, memimpin rapat teknis persiapan kegiatan tersebut di Ruang Rapat Sekda, Kantor Balai Kota Makassar, Kamis (1/10/2026).
Rapat tersebut dihadiri Kepala Dinas Sosial Makassar Andi Bukti Djufrie, Kepala Diskominfo Makassar Muh Roem, para camat, serta perwakilan Kemensos RI.
Zulkifly mengatakan, penunjukan Makassar sebagai daerah percontohan menjadi kesempatan untuk memperkuat peran masyarakat dalam memperluas pendataan dan akses terhadap berbagai program sosial pemerintah.
Menurutnya, jumlah RT dan RW yang cukup besar menjadi salah satu modal Makassar untuk mendukung pelaksanaan gerakan tersebut.
“Makassar menjadi modal besar di luar Pulau Jawa karena memiliki jumlah RT dan RW yang cukup banyak. Oleh karena itu, Kota Makassar sangat tepat menjadi bagian dari percontohan Gerakan Nasional Peduli Tetangga ini,” ujar Zulkifly.
Peluncuran dan sosialisasi gerakan tersebut dijadwalkan berlangsung di Gedung Olahraga (GOR) Sudiang pada Minggu mendatang. Kegiatan itu ditargetkan melibatkan sekitar 7.000 peserta yang terdiri dari RT dan RW se-Kota Makassar.
Zulkifly meminta seluruh camat mengawal kehadiran RT dan RW di wilayah masing-masing. Ia juga menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk membagi tugas dan memastikan kesiapan teknis kegiatan.
Satpol PP dan Dinas Perhubungan disiapkan untuk menangani pengamanan serta rekayasa lalu lintas di sekitar lokasi. Dinas Kesehatan juga diminta menyiapkan tim medis dan posko kesehatan untuk mengantisipasi kondisi darurat selama kegiatan berlangsung.
Sementara Bagian Umum dan Bagian Protokol bertugas memastikan kesiapan sarana dan prasarana, termasuk panggung, tata suara, serta distribusi konsumsi. Diskominfo Makassar juga diarahkan memperkuat publikasi dan menyiapkan siaran langsung agar kegiatan dapat diketahui masyarakat secara luas.
Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Makassar, Wiwit Widiansyah, menjelaskan gerakan tersebut ditujukan untuk memperluas akses masyarakat terhadap program bantuan pemerintah, khususnya warga yang belum terdata.
Ia mengatakan masih terdapat masyarakat yang membutuhkan bantuan di sektor perumahan, kesehatan, maupun bantuan sosial lainnya, namun belum masuk dalam jangkauan program. Karena itu, keterlibatan masyarakat dan pengurus RT/RW diharapkan dapat membantu memperluas pendataan di tingkat lingkungan.
Kepala Dinas Sosial Makassar, Andi Bukti Djufrie, mengatakan pihaknya tengah memastikan pembagian tugas antara Pemkot Makassar dan pihak terkait agar pelaksanaan kegiatan berjalan terkoordinasi.
Menurutnya, Pemkot Makassar telah menyiapkan sejumlah kebutuhan awal, mulai dari konsumsi, sistem pendataan peserta, keterlibatan camat, hingga dukungan kesehatan dan pengamanan.
“Kalau di pemerintah kota, kami menyiapkan prasyarat kegiatan. Misalnya, kami menyiapkan konsumsi, sistem, kemudian memastikan peserta yang terlibat, termasuk seluruh camat dan unsur terkait,” kata Andi Bukti.
Ia menyebut jumlah peserta yang mencapai sekitar 7.000 orang membutuhkan dukungan lintas OPD, termasuk jaringan layanan kesehatan dan pengamanan di sekitar lokasi kegiatan.
Andi Bukti juga menyampaikan adanya informasi mengenai kemungkinan dukungan dari Kemensos bagi RT/RW yang terlibat dalam gerakan tersebut. Namun, mekanisme penyaluran dukungan tersebut masih perlu dikoordinasikan lebih lanjut agar proses distribusinya jelas dan tercatat.
“Kami juga akan meminta pendataan melalui masing-masing kecamatan untuk memastikan distribusinya tepat,” ujarnya.
Pemkot Makassar selanjutnya akan melakukan peninjauan langsung ke GOR Sudiang bersama pihak terkait untuk memastikan kesiapan lokasi, akses, sarana pendukung, serta kebutuhan teknis lainnya sebelum peluncuran dilaksanakan.
Melalui kolaborasi antara Kemensos, Pemkot Makassar, serta RT/RW sebagai ujung tombak di tingkat lingkungan, Gerakan Nasional Peduli Tetangga diharapkan dapat memperkuat pendataan masyarakat sekaligus memperluas akses warga terhadap program perlindungan dan bantuan sosial pemerintah. (*)
