MakassarNews

Makassar Ditunjuk Jadi Daerah Percontohan Reformasi JKN, Pemkot Siapkan Fasilitas Kesehatan

SOLUSIMEDIA.ID, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar mendapat kepercayaan menjadi salah satu daerah percontohan nasional dalam uji coba reformasi sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Penunjukan tersebut menjadikan Makassar sebagai salah satu lokus pengujian pembaruan tata kelola pelayanan kesehatan sebelum diterapkan secara lebih luas di Indonesia.

Selain Makassar, pemerintah pusat menetapkan Kota Bandung, Kabupaten Tulungagung, dan Kabupaten Muara Enim sebagai daerah percontohan. Keempat wilayah tersebut akan menjadi lokasi uji coba berbagai pembaruan dalam sistem pelayanan dan pembiayaan JKN.

Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan, Azhar Jaya, mengatakan Makassar dipilih karena dinilai memiliki kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan reformasi tersebut.

Menurutnya, jejaring fasilitas kesehatan di Makassar juga relatif lengkap, mulai dari puskesmas, klinik, rumah sakit daerah, rumah sakit milik pemerintah provinsi hingga rumah sakit vertikal Kementerian Kesehatan.

“Kenapa pilih Makassar? Karena infrastrukturnya sudah cukup siap, SDM-nya juga mumpuni. Kemudian ada rujukan yang cukup lengkap,” ujar Azhar usai bertemu Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Jumat (2/10/2026).

Azhar menjelaskan, Makassar dan Bandung memiliki jejaring fasilitas kesehatan yang lebih lengkap karena tersedia fasilitas hingga tingkat provinsi dan kementerian. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan lokasi uji coba.

BACA JUGA  Optimis Raih Paritrana Award, Munafri Sebut Makassar Tertinggi Jamsostek se-Sulsel, Fokus Jaminan Pekerja Rentan

Reformasi JKN yang akan diuji mencakup tiga komponen utama, yakni Sistem Rujukan Berbasis Kemampuan Pelayanan (RBKP), Kelas Rawat Inap Standar (KRIS), serta sistem pembayaran Indonesian Diagnosis Related Group (iDRG).

Melalui RBKP, fasilitas pelayanan kesehatan akan dikelompokkan berdasarkan kemampuan layanan ke dalam empat tingkatan, yaitu Dasar, Madya, Utama, dan Paripurna.

Dengan sistem tersebut, rujukan pasien akan disesuaikan dengan kebutuhan medis dan kemampuan fasilitas kesehatan. Pasien yang membutuhkan layanan lebih kompleks dapat diarahkan langsung ke fasilitas dengan kemampuan yang sesuai, sehingga alur rujukan diharapkan menjadi lebih efektif.

Komponen kedua adalah penerapan KRIS yang diarahkan untuk menyeragamkan standar fasilitas rawat inap bagi peserta JKN. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi perbedaan fasilitas antar kelas perawatan dan memberikan standar pelayanan yang lebih seragam.

Sementara komponen ketiga berupa penerapan iDRG, yakni sistem pengelompokan diagnosis dan tindakan medis yang menjadi dasar pembayaran pelayanan kesehatan. Sistem ini diarahkan untuk mendukung transparansi pembiayaan sekaligus menjaga keberlanjutan sistem JKN.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyambut penunjukan tersebut dan menyatakan kesiapan Pemkot Makassar untuk mendukung pelaksanaan uji coba reformasi JKN.

BACA JUGA  Tinjau Lokasi Jembatan Kaccia di Barombong, Munafri Pastikan Pembangunan Dimulai Maret 2026

“Kami berterima kasih atas kepercayaan untuk program menjadi percontohan nasional. Ini bukti program yang kita canangkan diperhatikan pusat,” kata Munafri.

Ia mengatakan, pemerintah pusat sebelumnya telah melakukan peninjauan terhadap sejumlah fasilitas kesehatan di Makassar. Evaluasi tersebut mencakup puskesmas, rumah sakit daerah, rumah sakit milik pemerintah provinsi hingga rumah sakit vertikal milik Kementerian Kesehatan.

Menurut Munafri, pemetaan tersebut penting untuk mengetahui kesiapan fasilitas sekaligus mengidentifikasi aspek yang masih perlu diperbaiki sebelum uji coba dimulai.

“Kami sudah menyampaikan, jika ada hal yang perlu ditingkatkan dan benahi, tolong disampaikan kepada kami,” ujarnya.

Pemkot Makassar berharap proses uji coba dapat menjadi ruang evaluasi untuk memperbaiki berbagai kekurangan dalam sistem pelayanan kesehatan. Dengan demikian, pembaruan yang diterapkan nantinya dapat berjalan lebih optimal dan sesuai dengan kondisi di lapangan.

Pelaksanaan uji coba reformasi JKN dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat. Tahapan tersebut masih menunggu penandatanganan Peraturan Presiden (Perpres) tentang JKN oleh Presiden.

Hasil pelaksanaan dan evaluasi dari Makassar bersama tiga daerah percontohan lainnya selanjutnya akan menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam penyempurnaan sistem sebelum kebijakan reformasi JKN diterapkan secara nasional. (*)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button