SOLUSIMEDIA.ID, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar memperkuat sistem perlindungan sosial (Perlinsos) dengan melibatkan ketua RT dan RW sebagai ujung tombak pendataan masyarakat. Langkah ini dilakukan setelah Makassar dipercaya menjadi salah satu daerah percontohan nasional Gerakan Nasional Peduli Tetangga untuk Perlinsos 2026.
Gerakan tersebut diluncurkan Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf atau Gus Ipul bersama Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin di GOR Sudiang, Jalan Pajjaing, Makassar, Minggu (4/10/2026). Ribuan ketua RT dan RW se-Kota Makassar hadir dalam kegiatan tersebut.
Munafri mengatakan, penunjukan Makassar sebagai pilot project merupakan kepercayaan pemerintah pusat sekaligus peluang bagi Pemkot untuk meningkatkan kualitas pendataan masyarakat.
“Ini juga peluang untuk kami meningkatkan kualitas pendataan masyarakat dan memastikan program bantuan pemerintah menjangkau warga yang benar-benar membutuhkan,” ujar Munafri.
Menurut Munafri, RT dan RW memiliki posisi penting karena bersentuhan langsung dengan kondisi masyarakat. Mereka akan didorong menjadi agen Perlinsos untuk membantu pemerintah mengidentifikasi warga yang membutuhkan perlindungan sosial.
“Kita berharap dengan kolaborasi ini bisa memastikan bahwa perlindungan sosial atau bantuan-bantuan yang datang dari pemerintah benar-benar bisa sampai tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkannya,” katanya.
Hingga Oktober 2026, progres pendataan masyarakat dalam sistem Perlinsos di Makassar telah mencapai sekitar 31 persen atau meningkat sekitar 12 persen dibandingkan tiga bulan sebelumnya. Dengan jumlah sekitar 456 ribu kepala keluarga, Pemkot Makassar menargetkan cakupan pendataan mencapai 50 persen hingga akhir tahun.
Untuk mendukung target tersebut, sebanyak 5.027 ketua RT dan 1.005 ketua RW atau total 6.032 pengurus lingkungan ditempatkan sebagai agen utama Perlinsos. Keterlibatan juga dibuka bagi pemuda, organisasi kemasyarakatan, komunitas perempuan dan unsur masyarakat lainnya.
Munafri berharap peran RT dan RW ke depan tidak hanya berkaitan dengan administrasi pemerintahan, tetapi juga menjadi penghubung masyarakat dengan berbagai program perlindungan sosial.
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan penguatan Perlinsos bertumpu pada tiga hal, yakni data yang akurat, penerima bantuan yang tepat sasaran, serta pengentasan kemiskinan melalui program Sekolah Rakyat.
“Data akurat, sasaran tepat, dan Sekolah Rakyat. Semuanya dimulai dari data dulu,” kata Gus Ipul.
Kementerian Sosial kini memperkuat digitalisasi bansos dengan mengintegrasikan data kependudukan Dukcapil, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dari BPS, serta data dari PLN, kepolisian, Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Hukum.
Melalui sistem tersebut, masyarakat dapat melakukan registrasi ulang, mengusulkan warga yang layak menerima bantuan, maupun menyanggah data penerima yang dianggap tidak sesuai. Sistem juga dilengkapi teknologi biometrik atau pengenalan wajah untuk memastikan identitas penerima.
Sistem digitalisasi bansos telah diuji coba di Banyuwangi dan dikembangkan secara bertahap ke 42 kabupaten/kota, termasuk Makassar. Pemerintah menargetkan sistem tersebut dapat diterapkan secara nasional mulai 2027.
Untuk mengatasi kesenjangan akses teknologi, pemerintah menghadirkan Agen Perlinsos yang dapat berasal dari RT/RW, pemuda, komunitas, organisasi masyarakat hingga insan pers.
Secara nasional, Kemensos menargetkan sedikitnya 50 persen penduduk Indonesia telah masuk dalam sistem digital Perlinsos hingga Desember 2026. Gus Ipul menekankan target tersebut membutuhkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat.
Dengan status sebagai pilot project, Makassar diharapkan dapat menjadi salah satu daerah percontohan dalam penguatan perlindungan sosial berbasis data dan partisipasi masyarakat, sekaligus memastikan warga yang membutuhkan tidak terlewat dari program bantuan pemerintah. (*)
