SOLUSIMEDIA.ID, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong penguatan pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan memperluas ketersediaan data dan informasi mengenai perkembangan sektor tersebut.
Langkah ini dinilai penting agar kebijakan maupun strategi pembiayaan UMKM dapat disusun lebih tepat sasaran, sekaligus menyesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik pelaku usaha.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan UMKM memiliki posisi strategis dalam perekonomian nasional. Selain menggerakkan aktivitas ekonomi di daerah, sektor ini juga menjadi salah satu sumber utama penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Hal tersebut disampaikan Dian saat meluncurkan Laporan Perkembangan Kinerja Pembiayaan UMKM Semester I Tahun 2026 di Jakarta, Selasa (6/10/2026).
Menurutnya, pembiayaan menjadi salah satu faktor penting untuk membantu UMKM meningkatkan produktivitas, memperbesar kapasitas produksi hingga melakukan transformasi usaha.
Namun, penguatan UMKM tidak cukup hanya melalui tambahan modal. Pengembangan sumber daya manusia, tata kelola usaha, akses pasar, digitalisasi serta dukungan regulasi juga diperlukan agar pelaku UMKM mampu berkembang secara berkelanjutan.
“Memperluas pembiayaan UMKM bukanlah tujuan akhir. Tujuan yang sesungguhnya adalah menciptakan UMKM yang lebih produktif, lebih berdaya saing, lebih tangguh menghadapi perubahan, serta mampu memberikan kontribusi yang semakin besar terhadap penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Dian.
Dari sisi pembiayaan, OJK mencatat tren yang masih positif. Hingga Juli 2026, total pembiayaan UMKM dari berbagai sektor jasa keuangan telah mencapai Rp1.949 triliun, atau tumbuh 3,09 persen secara tahunan.
Perbankan masih menjadi penyumbang terbesar dengan pangsa 82,62 persen. Sementara itu, pembiayaan dari sektor perusahaan pembiayaan, modal ventura, lembaga keuangan mikro, serta lembaga jasa keuangan lainnya (PVML) tumbuh lebih tinggi, yakni 9,92 persen, dengan pangsa sebesar 17,3 persen.
OJK menilai semakin beragamnya sumber pembiayaan memberikan pilihan yang lebih luas bagi UMKM. Pelaku usaha dapat menyesuaikan sumber pendanaan dengan kebutuhan, karakteristik serta tahapan perkembangan bisnis masing-masing.
Dorong Kebijakan Berbasis Data
Selain memperluas akses pembiayaan, OJK juga memperkuat penggunaan data sebagai dasar dalam menyusun kebijakan UMKM.
Data yang tersedia mencakup perkembangan pembiayaan, kualitas pembiayaan, karakteristik sektor ekonomi dan wilayah, hingga kontribusi masing-masing sektor jasa keuangan dalam mendukung UMKM.
Dian menegaskan, kualitas kebijakan sangat bergantung pada kualitas informasi yang menjadi dasar pengambilannya.
“Kebijakan yang baik harus dibangun di atas data yang baik. Karena itu, diperlukan basis informasi yang mampu menggambarkan perkembangan pembiayaan UMKM secara lebih utuh, baik dari aspek pertumbuhan, kualitas pembiayaan, karakteristik sektoral, maupun peran masing-masing sektor jasa keuangan,” ujarnya.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, OJK menerbitkan Laporan Perkembangan Kinerja Pembiayaan UMKM secara berkala setiap semester. Laporan ini diharapkan menjadi referensi bagi regulator, pemerintah, industri jasa keuangan hingga pelaku usaha dalam melihat kondisi pembiayaan UMKM secara lebih menyeluruh.
Informasi dalam laporan disusun berdasarkan segmentasi UMKM, sektor ekonomi dan wilayah. OJK juga menyediakan publikasi semesteran, infografis bulanan serta data yang lebih rinci melalui Portal Data OJK.
Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM M. Riza Damanik mengapresiasi langkah tersebut. Menurutnya, ketersediaan data yang mutakhir dan mudah dipahami dapat membantu berbagai pihak memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi UMKM.
“Kami berharap publikasi ini dapat memperkaya referensi dan literasi mengenai UMKM serta memperluas kolaborasi dan kemitraan untuk mendorong semakin banyak UMKM yang maju,” ujar Riza.
Ke depan, OJK akan melanjutkan kolaborasi dengan pemerintah, industri jasa keuangan dan pemangku kepentingan lainnya untuk membangun ekosistem pembiayaan UMKM yang lebih inklusif.
Penguatan tersebut tidak hanya diarahkan pada peningkatan jumlah pembiayaan, tetapi juga memastikan pembiayaan yang disalurkan benar-benar mampu meningkatkan produktivitas, daya saing dan ketahanan UMKM dalam menghadapi perubahan ekonomi dan pasar. (*)
