Diskominfo Makassar Paparkan Transformasi Digital di Kemendagri, Lontara+ Integrasikan Layanan Publik
SOLUSIMEDIA.ID, JAKARTA — Pemerintah Kota Makassar terus memperkuat transformasi digital melalui integrasi layanan publik, pengelolaan data terpadu, dan pemanfaatan teknologi untuk mendukung pengembangan kota cerdas. Salah satu inovasi yang dikembangkan ialah super app Lontara+ sebagai platform terpadu berbagai layanan pemerintahan.
Strategi tersebut dipaparkan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar, Muhammad Roem, dalam Rapat Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan dengan Pendekatan Kota Cerdas di Hotel Santika Premiere Hayam Wuruk, Jakarta, Selasa (13/10/2026).
Forum yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), tersebut menjadi ajang berbagi pengalaman mengenai penerapan teknologi dalam tata kelola perkotaan.
Roem menegaskan, transformasi digital tidak cukup hanya dengan menghadirkan aplikasi, tetapi harus didukung integrasi sistem, kualitas data, dan pemantauan kinerja yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
“Melalui integrasi sistem, pengelolaan data terpadu, dan penguatan pemantauan kinerja, kami ingin memastikan teknologi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat,” ujarnya.
Lontara+ Satukan Beragam Layanan
Roem menjelaskan, Lontara+ memudahkan masyarakat mengakses berbagai layanan, mulai dari pengaduan, administrasi kependudukan, pembayaran pajak, kesehatan, pendidikan, informasi pangan, cuaca dan kebencanaan, pariwisata, ketenagakerjaan, hingga transportasi.
Platform ini juga mengintegrasikan informasi sejumlah program pemerintah, seperti Makassar Creative Hub, Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), nikah massal, bantuan sosial, perizinan, dan layanan persampahan.
Integrasi tersebut diharapkan menyederhanakan akses pelayanan sekaligus meningkatkan efisiensi pemerintahan.
Dalam forum itu, Roem juga memaparkan kinerja penanganan pengaduan masyarakat selama Juli 2025 hingga Oktober 2026. Tercatat 29.389 tiket pengaduan yang melibatkan 52 organisasi perangkat daerah (OPD).
Dari jumlah tersebut, sebanyak 27.104 tiket atau 92,22 persen telah selesai ditangani. Sementara 2.172 tiket atau 7,39 persen masih diproses, 111 tiket atau 0,38 persen berstatus on hold, dan dua tiket atau 0,01 persen tercatat dalam status lainnya.
Rata-rata waktu penyelesaian pengaduan mencapai lima hari tujuh jam 28 menit. Dinas Perhubungan menjadi OPD dengan jumlah pengaduan tertinggi, yakni 16.232 tiket.
“Data ini menjadi instrumen evaluasi bagi pemerintah daerah untuk mengukur respons perangkat daerah, mengidentifikasi persoalan pelayanan, sekaligus menentukan sektor yang membutuhkan perhatian lebih lanjut,” jelas Roem.
Pemkot Makassar menerapkan enam tahapan penanganan pengaduan, mulai dari penerimaan dan validasi laporan, disposisi kepada OPD terkait, tindak lanjut di lapangan, pemantauan standar waktu pelayanan atau Service Level Agreement (SLA), hingga konfirmasi kepada pelapor.
Data Terpadu Dukung Pengawasan Kota
Selain Lontara+, Pemkot Makassar mengembangkan sistem Data Lake/Big Data sebagai pusat integrasi dan pengolahan data dari berbagai OPD. Data tersebut dimanfaatkan melalui dashboard dengan empat lapisan pemantauan, yakni strategis, taktis, operasional, dan teknis.
Pemkot juga mengoperasikan Command Center selama 24 jam dengan sistem pergantian petugas. Pusat kendali ini mengintegrasikan berbagai sumber informasi, termasuk data warga, media sosial, dan kamera pengawas atau CCTV untuk mendukung pemantauan kondisi kota serta mempercepat koordinasi penanganan masalah.
Roem turut menyampaikan sejumlah capaian Pemkot Makassar, di antaranya keterlibatan dalam program percontohan nasional Pantau SPMB, apresiasi Ombudsman Sulawesi Selatan, masuk dalam daftar 10 pemerintah daerah terbaik pada GM-Digital Awards 2025, serta meraih penghargaan TOP Digital Awards 2025 dalam dua kategori.
Menurutnya, capaian tersebut menjadi motivasi untuk terus mengembangkan inovasi yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Ia berharap partisipasi Makassar dalam forum Kemendagri dapat memperluas pertukaran pengetahuan dan memperkuat kolaborasi antardaerah dalam pengembangan kota cerdas.
“Dengan penguatan ekosistem digital ini, kita berupaya mewujudkan pengelolaan perkotaan yang semakin inovatif, responsif, dan transparan,” tutupnya. (*)
