SOLUSIMEDIA.ID, BALI — Ketua TP PKK Kota Makassar, Melinda Aksa, menghadiri Rapat Kerja Gabungan Penguatan Tata Kelola Lembaga Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas), TP PKK, dan TP Posyandu se-Indonesia di Bali Sunset Road Convention Center, Bali, Kamis (22/10/2026).
Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antarlembaga, menyelaraskan program kerja, serta meningkatkan efektivitas pemberdayaan keluarga, pengembangan kerajinan lokal, dan percepatan penanganan stunting.
Kegiatan dibuka Ketua Harian Dekranas sekaligus Ketua Umum TP PKK dan TP Posyandu, Tri Tito Karnavian. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya tata kelola kelembagaan dan sinergi program agar pelaksanaannya lebih efektif serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, koordinasi yang kuat diperlukan untuk memastikan program ketiga organisasi berjalan sesuai kebutuhan masyarakat dan mendukung peningkatan kesejahteraan keluarga.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Dekranas sekaligus Ketua Umum TP PKK dan TP Posyandu, Selvi Gibran Rakabuming, mengarahkan agar program ketiga lembaga dirancang secara terpadu, termasuk dalam pemberdayaan keluarga, pengembangan produk kerajinan lokal, dan percepatan penanganan stunting.
Selvi juga menekankan pentingnya penyelarasan program antara pemerintah pusat dan daerah agar pelaksanaannya lebih terarah dan berkelanjutan.
Menanggapi arahan tersebut, Melinda Aksa menyambut baik rapat kerja gabungan sebagai wadah untuk memperkuat koordinasi sekaligus menyelaraskan program TP PKK Kota Makassar dengan kebijakan nasional.
“Forum ini menjadi kesempatan bagi kami untuk memperkuat koordinasi dan menyelaraskan program dengan kebijakan nasional. Kami berharap hasil rapat ini dapat menjadi acuan dalam menghadirkan program TP PKK yang semakin tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi keluarga serta masyarakat,” ujar Melinda.
Ia menambahkan, kolaborasi lintas sektor perlu terus diperkuat agar pemberdayaan keluarga berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dan pengembangan potensi ekonomi lokal.
Melalui sinergi tersebut, TP PKK Makassar diharapkan semakin optimal dalam menjalankan program pemberdayaan keluarga, mendukung percepatan penanganan stunting, serta memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan.
Rapat kerja gabungan ini juga diisi pemaparan kebijakan dari sejumlah pejabat kementerian terkait arah pembangunan nasional, perencanaan program, dan dukungan anggaran bagi Dekranas, TP PKK, serta TP Posyandu.
Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas, Teni Widuriyanti, memaparkan arah kebijakan pembangunan nasional dalam penguatan kelembagaan ketiga organisasi tersebut.
Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Restuardy Daud, membahas peran pemerintah daerah dalam perencanaan program. Adapun Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menjelaskan dukungan penganggaran daerah untuk menunjang pelaksanaan program.
Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan pembahasan rencana tindak lanjut untuk menerjemahkan hasil rapat ke dalam program konkret serta memperkuat koordinasi kelembagaan.
Bagi TP PKK Kota Makassar, hasil pertemuan tersebut diharapkan menjadi acuan dalam menyusun program yang lebih terintegrasi, khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, memperkuat pelayanan Posyandu, mengembangkan potensi ekonomi masyarakat, dan mendukung penanganan stunting.
Dengan koordinasi yang semakin kuat antara Dekranas, TP PKK, TP Posyandu, serta pemerintah pusat dan daerah, program pemberdayaan masyarakat diharapkan berjalan lebih terarah dan memberikan dampak nyata bagi keluarga, termasuk di Kota Makassar. (*)
