SOLUSIMEDIA.ID,JAKARTA-Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengapresiasi capaian Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dalam memperluas akses pembiayaan dan layanan keuangan bagi masyarakat di seluruh Indonesia.
Apresiasi tersebut disampaikan Presiden saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPAKD 2026 di Jakarta, Kamis (22/10). Dalam kesempatan itu, Presiden juga menyampaikan rencana penyaluran pembiayaan sebesar Rp400 triliun pada tahun mendatang bagi petani, nelayan, masyarakat perdesaan, daerah terpencil dan tertinggal, serta masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan.
Presiden menegaskan bahwa pembangunan ekonomi harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat.
“Kesejahteraan tidak boleh hanya menjadi kata-kata slogan. Arti sesungguhnya dari kesejahteraan adalah bahwa penghasilan rakyat secara riil, secara nyata harus meningkat,” ujar Prabowo.
Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyampaikan bahwa TPAKD merupakan salah satu instrumen penting untuk mendukung agenda Asta Cita Pemerintah, terutama pemerataan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Dapat kami laporkan bahwa ini adalah mendukung Asta Cita Bapak, terutama dalam hal pemerataan ekonomi, pemberantasan kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saat ini kita sudah memiliki 552 tim percepatan akses keuangan daerah di seluruh provinsi, kabupaten, kota di Indonesia,” ujar Friderica.
TPAKD telah terbentuk di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota di Indonesia. Sejumlah program unggulannya mencatatkan capaian signifikan. Program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) telah menyalurkan Rp64,85 triliun kepada 2,28 juta debitur, sedangkan Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas mencapai Rp5,41 triliun kepada lebih dari 103 ribu debitur. Sementara itu, selama periode Agustus hingga Oktober 2026, penyaluran kredit mencapai Rp53,15 triliun kepada 2.106.401 debitur.
Program lain juga menunjukkan perkembangan positif. Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) telah mencapai 59,36 juta rekening, sedangkan Laku Pandai telah menjangkau 72.982 desa dan membawa sekitar 17 juta masyarakat masuk ke sistem keuangan formal.
Dalam Rakornas tersebut, Presiden Prabowo meresmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2026.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa pembentukan DNKK menandai penguatan orientasi kebijakan keuangan nasional, dari sekadar memperluas akses layanan keuangan menjadi upaya meningkatkan kesejahteraan keuangan keluarga.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turut mengapresiasi peran OJK dalam mengoordinasikan percepatan akses keuangan daerah. Pemerintah juga berkomitmen melanjutkan insentif fiskal bagi pemerintah daerah untuk mendorong kinerja dan inovasi pembangunan.
Sulsel dan Kepulauan Selayar Raih TPAKD Award 2026
Rakornas TPAKD 2026 juga menjadi momentum pemberian penghargaan kepada pemerintah daerah dengan kinerja terbaik dalam memperluas akses keuangan.
Sulawesi Selatan meraih TPAKD Terbaik tingkat provinsi wilayah Sulawesi, sementara Kabupaten Kepulauan Selayar memperoleh penghargaan TPAKD Terbaik tingkat kabupaten wilayah Sulawesi.
Penghargaan ini diharapkan mendorong inovasi dan memperkuat kolaborasi antardaerah dalam memperluas akses pembiayaan bagi UMKM, petani, nelayan, dan pelaku usaha produktif lainnya.(*)
