MakassarNews

DPRD Makassar Bahas Transformasi Perumda Terminal Menjadi PT Makassar Membangun Indonesia

SOLUSIMEDIA.ID, MAKASSAR — DPRD Kota Makassar mulai membahas rencana perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Terminal Makassar Metro menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) dengan nama PT Makassar Membangun Indonesia.

Pembahasan tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna Kesepuluh Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027 DPRD Kota Makassar yang berlangsung di Kantor Balai Kota Makassar, Senin (2/11/2026).

Dalam rapat tersebut, Pemerintah Kota Makassar menyampaikan penjelasan terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) perubahan bentuk hukum Perumda Terminal Makassar Metro. Ranperda ini menjadi landasan untuk memperluas ruang lingkup usaha perusahaan daerah sekaligus meningkatkan optimalisasi pengelolaan aset milik pemerintah.

BACA JUGA  Komisi A DPRD Makassar Minta Pemkot Perkuat Mitigasi Banjir

Dari sisi kelembagaan, DPRD Kota Makassar memiliki peran dalam mengkaji dan membahas substansi Ranperda tersebut sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah. Pembahasan mencakup berbagai aspek, mulai dari perubahan status badan hukum, kegiatan usaha, permodalan, kepemilikan saham, hingga mekanisme pembinaan dan pengawasan perusahaan.

Dalam penjelasan pemerintah, transformasi tersebut diarahkan untuk memberikan fleksibilitas lebih besar bagi perusahaan daerah dalam menjalin kemitraan investasi dengan pihak swasta melalui skema business to business (B2B).

Selain pengelolaan terminal, PT Makassar Membangun Indonesia nantinya dirancang dapat mengembangkan usaha di sektor transportasi dan logistik, komersialisasi aset dan properti, digitalisasi layanan, serta bidang usaha lainnya.

BACA JUGA  Hadiri Peresmian Karya Bakti TNI AU, Danny Pomanto Duduk Semeja dengan KSAU Marsekal TNI Tonny Harjono

Ranperda tersebut terdiri atas sembilan bab dan 30 pasal yang mengatur perubahan bentuk badan hukum hingga ketentuan peralihan.

Melalui pembahasan di DPRD, perubahan bentuk perusahaan daerah ini diharapkan memiliki landasan regulasi yang kuat, tata kelola yang jelas, serta mekanisme pengawasan yang memadai agar pengembangan bisnis tetap sejalan dengan kepentingan daerah.

Transformasi tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kontribusi perusahaan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), tanpa mengesampingkan fungsi pelayanan publik yang menjadi bagian dari tanggung jawab badan usaha milik daerah. (*)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button