
SOLUSIMEDIA.ID, MAKASSAR — Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Makassar terus memperkuat koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendorong penyelenggaraan perizinan yang lebih terarah serta menciptakan iklim investasi yang kondusif.
Komitmen tersebut ditunjukkan melalui keikutsertaan DPMPTSP Kota Makassar dalam forum diskusi yang membahas sejumlah aspek perizinan dan pengembangan investasi, Selasa (3/11/2026).
Dalam forum tersebut, sejumlah materi strategis menjadi pembahasan, mulai dari perizinan pengelolaan lingkungan atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), perizinan bangunan gedung, izin penjualan Bio Energy dan Biogas, hingga skema kerja sama Build-Own-Operate (BOO).
Beragam topik tersebut berkaitan dengan kebutuhan penyelenggaraan kegiatan usaha, terutama dalam memastikan setiap aktivitas investasi berjalan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
Kehadiran DPMPTSP Makassar menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memperkuat pemahaman mengenai mekanisme perizinan sekaligus membangun komunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan investasi.
Melalui diskusi tersebut, para pemangku kepentingan memiliki ruang untuk bertukar informasi, mengidentifikasi kebutuhan, serta membahas berbagai tantangan yang berkaitan dengan proses perizinan.
Aspek kepastian regulasi menjadi salah satu hal penting dalam menciptakan lingkungan usaha yang mendukung pertumbuhan investasi. Kejelasan prosedur dan koordinasi antarsektor diperlukan agar pelaku usaha dapat memahami persyaratan yang harus dipenuhi sebelum menjalankan kegiatan usahanya.
Selain itu, pembahasan mengenai AMDAL dan perizinan bangunan juga berkaitan dengan upaya memastikan kegiatan investasi memperhatikan ketentuan lingkungan serta tata kelola pembangunan yang berlaku.
Sementara itu, pengenalan skema kerja sama BOO menjadi bagian dari pembahasan mengenai alternatif pola kolaborasi dalam pengembangan proyek dan kegiatan investasi.
DPMPTSP Kota Makassar terus mendorong penguatan sinergi lintas sektor agar penyelenggaraan perizinan dapat berjalan selaras dengan kebutuhan dunia usaha maupun kebijakan pembangunan daerah.
Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menghadirkan proses perizinan yang transparan, memberikan kepastian bagi pelaku usaha, serta mendukung terciptanya iklim investasi yang berkelanjutan di Kota Makassar. (*)





