SOLUSIMEDIA.ID, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar memperluas upaya pelestarian lingkungan laut melalui program rehabilitasi terumbu karang di kawasan kepulauan. Langkah ini diwujudkan dengan peresmian konservasi terumbu karang dan pemasangan artificial reef berbentuk mesin ATM (Anjungan Terumbu Mandiri) di Pulau Lanjukang, Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, Sabtu (7/11/2026).
Program yang diinisiasi Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Makassar tersebut merupakan hasil kolaborasi Pemkot Makassar bersama Bank Sulselbar dan komunitas penyelam. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, turut hadir langsung dalam kegiatan tersebut.
Munafri mengatakan, konservasi terumbu karang menjadi bentuk kepedulian bersama dalam menjaga kelestarian ekosistem laut sekaligus melindungi kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Makassar.
Menurutnya, keberadaan terumbu karang memiliki fungsi penting sebagai habitat berbagai biota laut serta penopang keberlanjutan sumber daya perikanan yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat pesisir.
Dalam pelaksanaannya, rehabilitasi dilakukan melalui penanaman fragmen karang hidup menggunakan sejumlah media khusus, di antaranya Spider Web berupa rangka besi menyerupai jaring laba-laba dan meja beton.
Bibit karang yang digunakan merupakan hasil budidaya yang dipersiapkan untuk memulihkan kawasan terumbu karang yang mengalami kerusakan akibat perubahan suhu laut, pemanasan global, hingga aktivitas jangkar kapal.
Munafri menegaskan, upaya konservasi tersebut tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial. Diperlukan pengawasan dan pemeliharaan secara berkala untuk memastikan proses pertumbuhan karang berlangsung optimal.
Ia berharap program tersebut memiliki keberlanjutan yang jelas sehingga kawasan bawah laut yang direhabilitasi dapat kembali berkembang dan memberikan manfaat ekologis dalam jangka panjang.
Pemkot Makassar juga membuka peluang memperluas program serupa ke sejumlah pulau lainnya. Dengan demikian, semakin banyak kawasan terumbu karang yang dapat dipulihkan dan dilindungi.
Selain aspek lingkungan, Munafri turut menyoroti pentingnya peningkatan kesejahteraan masyarakat kepulauan. Menurutnya, pembangunan wilayah pulau harus berjalan seimbang antara pelestarian alam, pengembangan potensi ekonomi, dan pemerataan pelayanan publik.
Perhatian terhadap masyarakat kepulauan juga ditunjukkan melalui perluasan layanan administrasi kependudukan (adminduk) yang untuk pertama kalinya menjangkau tiga pulau terluar berpenghuni, yakni Pulau Langkai, Lanjukang, dan Lumu-Lumu.
Layanan jemput bola yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) tersebut merupakan tindak lanjut arahan Wali Kota agar seluruh warga memperoleh akses pelayanan administrasi tanpa terkecuali, termasuk masyarakat yang tinggal di wilayah terluar.
Dalam kesempatan itu, Munafri juga mengajak masyarakat pulau, nelayan, dan para pengunjung untuk berpartisipasi menjaga kelestarian laut. Edukasi mengenai pentingnya ekosistem bawah laut perlu terus diperkuat, termasuk membangun kesadaran untuk tidak membuang sampah ke laut maupun melakukan aktivitas yang berpotensi merusak terumbu karang.
Ia menilai, keberhasilan konservasi membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, bukan hanya pemerintah dan komunitas penyelam, tetapi juga masyarakat yang beraktivitas di kawasan pesisir dan kepulauan.
Terlebih, Pulau Lanjukang merupakan salah satu pulau terluar dalam gugusan Kepulauan Spermonde yang memiliki potensi wisata bahari. Keindahan hamparan pasir putih, lingkungan alam yang masih asri, serta kejernihan air laut menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan.
Potensi tersebut, lanjut Munafri, perlu dijaga melalui pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan agar kekayaan alam dan keindahan bawah laut Pulau Lanjukang tetap terpelihara serta dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan Fauzi Andi Wawo, jajaran Bank Sulselbar, komunitas mancing, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkot Makassar, di antaranya Kadispora, Kadiskominfo, Kadispar, Kalak BPBD, Kadis Perikanan dan Pertanian, serta Camat Kepulauan Sangkarrang. (*)
