Ia menegaskan, proses penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan kontribusi dan dampak nyata yang diberikan masing-masing penerima, bukan berdasarkan popularitas semata.
“Penilaian tidak hanya melihat siapa yang paling dikenal, tetapi lebih pada kontribusi, hasil nyata, jangkauan manfaat, konsistensi pengabdian, inovasi, serta bukti yang dapat diverifikasi di lapangan,” tegas Dahyal.
Untuk menjaga objektivitas, proses penilaian melibatkan tim dari unsur akademisi, praktisi, serta lembaga swadaya masyarakat atau organisasi masyarakat sipil (LSM/OMS).
Penentuan penerima penghargaan mengacu pada lima indikator utama. Kontribusi nyata memiliki bobot penilaian 30 persen, jangkauan dan inklusi 25 persen, konsistensi pengabdian 20 persen, inovasi dan kolaborasi 15 persen, serta keterlacakan bukti di lapangan sebesar 10 persen.
Dahyal menambahkan, penghargaan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa pembangunan Kota Makassar tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan dan kontribusi masyarakat secara luas.
“Pemberian penghargaan ini sekaligus menegaskan bahwa pembangunan Kota Makassar bukan semata-mata hasil kerja pemerintah, melainkan buah kolaborasi dan partisipasi seluruh elemen masyarakat,” pungkasnya.
