SOLUSIMEDIA.ID, MAKASSAR — Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, mengapresiasi sejumlah pembenahan dan perkembangan penataan Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin. Apresiasi tersebut disampaikan dalam momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-419 Kota Makassar melalui Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Makassar di Ruang Sipakatau, Balai Kota Makassar, Senin (9/11/2026).
Dalam keterangannya kepada awak media, Andi Sudirman menyoroti perubahan kawasan perkotaan, khususnya dari aspek kebersihan, keindahan, dan penataan sejumlah titik yang sebelumnya dinilai semrawut.
Ia secara khusus mengapresiasi langkah Pemkot Makassar dalam melakukan penataan pedagang kaki lima (PKL) sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan kota yang lebih tertib.
“Saya memberikan apresiasi kepada Pak Wali Kota atas penataan dan keindahan Kota Makassar. Luar biasa perubahan yang dilakukan, termasuk keberanian untuk bergerak menata kembali PKL,” ujarnya.
Menurut Andi Sudirman, pembenahan tersebut mulai mendapat respons positif dari masyarakat maupun pengunjung yang datang ke Makassar. Ia juga menilai komunikasi dan koordinasi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemkot Makassar dalam dua tahun terakhir menjadi bagian penting dalam mendukung percepatan pembangunan.
Selain penataan kawasan, Gubernur Sulsel turut menyoroti pentingnya modernisasi sistem pengelolaan sampah. Pemerintah provinsi bersama pemerintah kota, kata dia, terus mendorong koordinasi dengan pemerintah pusat untuk menghadirkan sistem persampahan yang lebih modern, termasuk melalui program Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).
Ia juga memberikan perhatian terhadap pembenahan kawasan Antang yang berpotensi dikembangkan sebagai ruang terbuka hijau dan hutan kota.
“Kami tadi juga berdiskusi bagaimana kawasan ini bisa didorong menjadi hutan kota. Itu sangat luar biasa,” ungkapnya.
Meski mendukung penataan kota, Andi Sudirman mengingatkan agar pemerintah tetap memperhatikan keberlangsungan ekonomi pedagang kaki lima dan pelaku usaha mikro yang terdampak kebijakan penataan kawasan.
Menurutnya, pembenahan wajah kota perlu diikuti penyediaan lokasi alternatif yang layak agar para pedagang tetap memiliki kesempatan menjalankan usaha.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, lanjutnya, siap berkolaborasi dengan Pemkot Makassar untuk mendorong pemberdayaan kembali para pedagang, termasuk melalui kemungkinan penyediaan kawasan khusus bagi pelaku usaha mikro dan kecil.
“Tentu di sisi lain, bagaimana menempatkan lokasi-lokasi bagi mereka yang sudah dipindahkan atau sudah lama beroperasi di situ, agar ada solusi. Kami juga siap membantu melakukan kolaborasi dengan Kota Makassar,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Andi Sudirman juga mengungkapkan dukungan anggaran pembangunan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk Kota Makassar yang mencapai lebih dari Rp700 miliar.
Anggaran tersebut tersebar pada sejumlah program pembangunan, di antaranya pengembangan kawasan Center Point of Indonesia (CPI), kawasan Sudiang, pembangunan jalan, serta bantuan pembangunan rumah ibadah.
“Untuk pembangunan yang masuk di Kota Makassar, ada sekitar Rp700 miliar lebih. Di CPI kurang lebih Rp500 sampai Rp600 miliar, kemudian Sudiang, jalan, beberapa pembangunan bantuan, rumah ibadah, dan masih banyak lagi,” jelasnya.
Menanggapi apresiasi tersebut, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa berbagai perkembangan yang dicapai kota saat ini merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen, bukan semata-mata upaya pemerintah kota.
Ia menyebut pembangunan membutuhkan dukungan pemerintah provinsi, DPRD, Forkopimda, dunia usaha, hingga partisipasi masyarakat.
“Dibutuhkan kolaborasi seluruh elemen, mulai dari pemerintah provinsi, DPRD, Forkopimda, dunia usaha, hingga masyarakat untuk mewujudkan Makassar yang lebih maju dan sejahtera,” tutur Munafri.
Ia juga mengakui bahwa perjalanan menuju kondisi ideal sebuah kota masih panjang. Berbagai persoalan pembangunan membutuhkan penanganan secara bertahap dengan dukungan dan keterlibatan banyak pihak.
“Perjalanan ini masih sangat panjang untuk mencapai posisi atau kondisi ideal sebuah kota. Banyak hal yang harus kita selesaikan. Tetapi ini tidak mungkin bisa berjalan sendiri. Makassar bukan kota yang bisa tumbuh dengan sendirinya,” ujar Munafri.
Karena itu, ia menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Sulawesi Selatan beserta jajaran pemerintah provinsi atas dukungan, arahan, dan kerja sama yang selama ini terbangun dalam mendorong pembangunan Makassar.
Munafri juga menekankan bahwa pemerintah tidak hanya bertanggung jawab menghadirkan pembangunan fisik, tetapi harus mampu menyediakan ruang bagi masyarakat untuk beraktivitas dan mengembangkan potensi ekonomi maupun sosial.
Menurutnya, pemberdayaan masyarakat perlu berjalan seiring dengan penyediaan fasilitas dan ruang publik agar aktivitas warga dapat berlangsung secara produktif.
“Bagaimana kegiatan warga kota ini bisa terfasilitasi oleh pemerintah. Proses pemberdayaan harus bisa berjalan sehingga aktivitas yang terjadi di Kota Makassar ini merupakan aktivitas yang produktif,” ungkapnya.
Di bidang lingkungan, Munafri turut menyampaikan perkembangan terkait evaluasi pengelolaan kebersihan Kota Makassar. Ia mengungkapkan bahwa Makassar telah keluar dari status pengawasan sehingga kembali diperbolehkan mengikuti proses penilaian untuk meraih penghargaan Adipura.
Menurutnya, perkembangan tersebut menjadi motivasi bagi pemerintah kota untuk melanjutkan pembenahan pengelolaan sampah, menjaga kebersihan lingkungan, serta meningkatkan keterlibatan masyarakat.
Ia menegaskan bahwa persoalan lingkungan membutuhkan komitmen bersama dan tidak dapat diselesaikan hanya melalui kebijakan pemerintah.
Melalui momentum HUT ke-419 Kota Makassar, Munafri berharap semangat kolaborasi, pemberdayaan, dan kepedulian sosial terus diperkuat untuk mewujudkan kota yang lebih tertata, inklusif, dan produktif. (*)
