Ia menjelaskan, data kependudukan yang valid menjadi salah satu dasar pemerintah dalam menyusun perencanaan pembangunan jangka panjang. Informasi tersebut dibutuhkan untuk memperkirakan kebutuhan fasilitas publik, seperti layanan kesehatan, sarana pendidikan, hingga ketersediaan tenaga medis dan pengajar.
Munafri mencontohkan perkembangan kawasan permukiman di Kecamatan Tamalate dan Barombong yang membutuhkan antisipasi penyediaan fasilitas kesehatan serta sekolah baru seiring pertumbuhan penduduk.
Karena itu, ia mendorong agar pelayanan publik terus bertransformasi dari pola pasif menjadi proaktif. Pemerintah diharapkan tidak sekadar menunggu masyarakat datang ke kantor pelayanan, tetapi hadir langsung untuk memenuhi kebutuhan administrasi warga.
“Pemerintah tidak boleh hanya menunggu warga datang ke kantor, tetapi harus hadir langsung memberikan layanan dasar agar lebih cepat dan tepat sasaran,” tambahnya.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Makassar, M Hatim, mengatakan penerbitan dokumen langsung di fasilitas kesehatan tersebut menjadi bentuk perhatian Pemkot Makassar bagi bayi yang lahir pada momentum hari jadi kota.
