SOLUSIMEDIA.ID, MAKASSAR — Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifly, meminta aparatur dan operator Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) meningkatkan kompetensi serta ketelitian dalam menyusun perencanaan pembangunan. Kualitas penginputan dan verifikasi usulan dinilai menjadi faktor penting agar program yang dirancang sesuai kebutuhan masyarakat dan ketentuan yang berlaku.
Hal tersebut disampaikan Zulkifly saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) SIPD Republik Indonesia yang diselenggarakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar di Hotel Aston, Selasa (10/11/2026).
Bimtek tersebut difokuskan pada peningkatan kualitas pengusulan aspirasi masyarakat dan kelompok dalam proses perencanaan pembangunan daerah tahun 2028. Kegiatan ini diikuti pejabat struktural dan fungsional, kepala seksi, serta operator SIPD dari seluruh kelurahan dan SKPD lingkup Pemerintah Kota Makassar.
Dalam arahannya, Zulkifly menegaskan bahwa proses perencanaan pembangunan harus diawali dengan pemahaman yang baik terhadap sistem dan regulasi. Sebab, penginputan melalui SIPD merupakan tahapan awal yang menentukan kualitas dokumen perencanaan daerah.
“Saya sengaja datang karena saya melihat sangat penting untuk menghadiri acara Bimtek ini. Karena ini adalah proses dimulainya perencanaan pembangunan yang diawali dari penginputan SIPD,” ujar Zulkifly.
Ia mengungkapkan, hasil evaluasi internal maupun eksternal masih menemukan sejumlah persoalan dalam sinkronisasi perencanaan. Salah satu faktor yang memengaruhi kondisi tersebut adalah perpindahan atau rotasi pejabat dan pegawai di lingkungan SKPD yang tidak selalu diikuti dengan kesiapan kompetensi sumber daya manusia dalam mengelola perencanaan dan penganggaran.
Menurutnya, kapasitas ASN setidaknya harus ditopang tiga aspek utama, yakni knowledge atau pemahaman terhadap regulasi, skill atau keterampilan teknis, serta attitude yang mencakup sikap dan integritas.
Karena itu, ia meminta para operator tidak menganggap tugas penginputan data sebagai pekerjaan administratif semata. Bimtek harus dimanfaatkan untuk memperluas pengetahuan dan meningkatkan kemampuan dalam menjalankan tanggung jawab.
“Kembangkan knowledge-nya, kembangkan skill-nya, jaga attitude-nya. Kalau Bapak dan Ibu menguasai ilmu itu, pimpinan di SKPD pasti akan menjadikan Anda tumpuan,” tegasnya.
Zulkifly juga menekankan pentingnya proses verifikasi terhadap setiap usulan masyarakat, termasuk pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD yang dihimpun melalui kegiatan reses.
Berdasarkan hasil supervisi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK, ia menemukan masih adanya kesalahan dalam penginputan usulan pokir. Sejumlah aspirasi dinilai langsung diterjemahkan menjadi program kerja tanpa terlebih dahulu melalui pemeriksaan terhadap substansi dan kebutuhan yang diusulkan.
Untuk mencegah persoalan serupa, Zulkifly meminta Bappeda memperkuat mekanisme verifikasi secara berjenjang. Proses tersebut harus dimulai dari pemeriksaan di tingkat SKPD, dilanjutkan oleh Bappeda dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), sebelum disesuaikan ke dalam Rencana Kerja (Renja) SKPD.
Selain kualitas perencanaan, Sekda turut mengingatkan aparatur mengenai tata kelola dana kelurahan. Ia menegaskan bahwa pelaksanaan dana kelurahan menggunakan pola swakelola dengan melibatkan Kelompok Masyarakat (Pokmas) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), bukan melalui pihak ketiga sebagai penyedia.
“Dana kelurahan adalah swakelola, bukan penyedia. Pelibatan LPM dan Pokmas harus bagus. Jangan sampai karena hubungannya tidak bagus, sistemnya malah dialihkan ke penyedia, tetapi pertanggungjawaban SPJ-nya menggunakan swakelola. Ini berbahaya, hati-hati dalam mengelola dana kelurahan,” imbuhnya.
Ia berharap kegiatan tersebut dapat meningkatkan kemampuan operator dan aparatur perencana di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga SKPD. Dengan demikian, dokumen perencanaan yang dihasilkan lebih berkualitas, melalui proses verifikasi yang tepat, dan mendukung pencapaian target pembangunan daerah.
“Kita harap peserta bisa membawa pulang ilmu dari kegiatan Bimtek dan mampu menghasilkan dokumen perencanaan berkualitas,” jelasnya.
Terpisah, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Bappeda Kota Makassar, Fajar Hidayat, menjelaskan bahwa Bimtek tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang melibatkan kepala seksi dan pejabat perencana dari setiap SKPD pada pekan lalu.
Ia mengatakan, optimalisasi penggunaan SIPD menjadi bagian penting dalam memastikan perencanaan pembangunan daerah disusun berdasarkan data dan informasi yang akurat, lengkap, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Penggunaan sistem informasi dalam perencanaan pembangunan daerah, lanjut Fajar, merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 274 mengatur bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah.
Ketentuan tersebut juga diperkuat melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
“Seluruh data dan informasi yang menjadi dasar perencanaan pembangunan daerah wajib diinput ke dalam sistem informasi pemerintahan daerah. Karena itu, pemahaman terhadap mekanisme penginputan, verifikasi, dan validasi data menjadi sangat penting,” jelas Fajar.
Ia menambahkan, penyusunan perencanaan pembangunan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan. Karena itu, setiap usulan harus dimasukkan melalui mekanisme yang tepat agar dapat terintegrasi dengan dokumen perencanaan daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.
Selain kedua regulasi tersebut, pelaksanaan kegiatan juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2025 tentang APBD Tahun Anggaran 2026, serta Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026.
Fajar menyebutkan, kegiatan ini menargetkan peningkatan kemampuan aparatur dan operator dalam mengoperasikan SIPD secara optimal. Dengan begitu, setiap usulan yang masuk ke dalam sistem dapat memenuhi standar kelengkapan, ketepatan, dan akurasi data.
Adapun peserta terdiri atas kepala seksi yang menangani bidang kesejahteraan rakyat serta ekonomi dan pembangunan di tingkat kecamatan, operator perencanaan kecamatan, 153 operator kelurahan, serta operator yang menangani usulan pokok-pokok pikiran hasil reses anggota DPRD Kota Makassar.
Melalui penguatan kapasitas tersebut, Bappeda berharap penginputan dan integrasi usulan masyarakat maupun pokir DPRD dapat berlangsung lebih tertib, transparan, dan terukur.
“Jadi, aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui mekanisme perencanaan pembangunan dapat terdokumentasi dengan baik dan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program pembangunan Kota Makassar,” tegasnya. (*)
