Ia menjelaskan, pemerintah secara bertahap mengarahkan pengelolaan TPA Tamangapa dari metode open dumping menuju sistem sanitary landfill. Penataan tersebut mencakup kawasan TPA seluas kurang lebih 16 hektare serta pembangunan jalan akses utama sepanjang 275 meter dengan lebar 6 meter.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar, Zuhaelsi Zubir, menjelaskan bahwa pembenahan TPA Tamangapa merupakan tindak lanjut atas sanksi administratif berupa paksaan pemerintah.
Proses pembenahan tersebut memiliki tenggat waktu 180 hari, terhitung sejak 23 Februari hingga 22 Agustus 2026.
Salah satu penanganan utama yang dilakukan adalah penerapan penutupan sampah menggunakan tanah urug atau cover soil secara bertahap, mulai dari penutupan harian, penutupan antara, hingga penutupan akhir pada sel sampah yang telah mencapai kapasitas penuh.
Menurut Zuhaelsi, penerapan sistem sanitary landfill bertujuan mengendalikan dampak lingkungan dari aktivitas penimbunan sampah.
“Sistem sanitary landfill ini menghentikan praktik pembuangan terbuka. Sampah dipadatkan dan ditutup tanah urug untuk mengurangi bau, mengendalikan lalat, meminimalkan gas metana, serta mencegah pencemaran lingkungan,” ungkap Zuhaelsi.
