SOLUSIMEDIA.ID, MAKASSAR — Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Pokok 2027 Perumda Air Minum (PDAM) Kota Makassar diarahkan untuk memperkuat kualitas pelayanan sekaligus menjaga keberlanjutan keuangan perusahaan.
Ketua Dewan Pengawas PDAM Makassar, Andi Zulkifly, menegaskan bahwa perencanaan anggaran harus disusun secara terukur dan realistis, dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan operasional dan investasi.
Hal tersebut disampaikannya saat memimpin rapat pembahasan RKAP Pokok 2027 di Ruang Rapat Direksi PDAM Makassar, Rabu (11/11/2026).
Menurut Andi Zulkifly, PDAM sebagai perusahaan daerah tidak hanya memiliki tanggung jawab menghasilkan keuntungan, tetapi juga menjalankan fungsi pelayanan publik dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terhadap air bersih.
Karena itu, setiap alokasi anggaran perlu diperhitungkan secara matang agar investasi yang dilakukan mampu memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan dan kualitas layanan.
“Kita ingin menggunakan anggaran untuk investasi agar bisa mengoptimalkan pendapatan PDAM. Namun, di sisi lain, kemampuan keuangan kita juga terbatas. Karena itu, harus ada keseimbangan antara biaya operasional dan biaya investasi,” ujarnya.
Sekretaris Daerah Kota Makassar tersebut juga mengingatkan jajaran direksi agar tidak terburu-buru menetapkan program investasi tanpa terlebih dahulu mengkaji manfaat dan efektivitasnya.
Salah satu aspek yang perlu diperhitungkan adalah investasi pengadaan meteran pelanggan. Setiap pengeluaran, kata dia, harus memiliki kontribusi nyata terhadap peningkatan kinerja perusahaan.
“Setiap program kerja harus betul-betul dikaji. Kita harus melihat apakah investasi yang dilakukan benar-benar bisa mengoptimalkan pendapatan PDAM ke depan atau justru ada pilihan lain yang lebih efektif,” tegasnya.
Ia menambahkan, PDAM perlu terus menunjukkan kemampuannya sebagai perusahaan daerah yang sehat dan berkelanjutan, sekaligus mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Dalam penyusunan RKAP 2027, Andi Zulkifly juga meminta agar seluruh program perusahaan tetap mengacu pada visi dan misi Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham melalui program Mulia.
Salah satu program yang menjadi perhatian adalah penyediaan sambungan air bersih gratis bagi masyarakat. Program tersebut dinilai perlu mendapat ruang dalam perencanaan perusahaan sebagai bagian dari komitmen pemerintah kota selama masa kepemimpinan lima tahun.
Ia meminta jajaran PDAM menyelaraskan program kerja dengan arah kebijakan pembangunan daerah, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan.
Selain itu, kesamaan pemahaman antara dewan pengawas dan direksi juga dinilai penting sebelum dokumen RKAP dibawa ke pembahasan berikutnya, termasuk bersama DPRD.
“Antara dewan pengawas dan jajaran direksi harus memiliki kesepahaman terlebih dahulu. Dengan begitu, ketika ada pertanyaan dalam pembahasan bersama DPRD, kita bisa memberikan penjelasan dan jawaban yang sama,” jelasnya.
Andi Zulkifly berharap perencanaan yang matang dan koordinasi yang solid dapat menghasilkan RKAP yang komprehensif, realistis, serta berorientasi pada peningkatan kinerja dan pelayanan publik.
Terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PDAM Makassar, Andi Syahrum Makkuradde, mengatakan kebijakan perusahaan pada 2027 akan difokuskan pada pemerataan distribusi air bersih, peningkatan pelayanan, serta penanganan keluhan pelanggan.
Kawasan utara dan timur Kota Makassar menjadi salah satu prioritas perhatian perusahaan. PDAM berupaya memastikan masyarakat di wilayah tersebut dapat menikmati layanan air bersih secara lebih optimal.
“Sebagian besar program yang kita rencanakan pada 2027 diarahkan pada investasi yang berdampak terhadap peningkatan pelayanan kepada pelanggan. Itu yang utama, bagaimana berbagai keluhan masyarakat, khususnya di wilayah utara dan timur, bisa kita atasi sehingga seluruh wilayah Makassar dapat terlayani air bersih dengan baik,” ujarnya.
Untuk mendukung program tersebut, PDAM juga akan melakukan efisiensi terhadap sejumlah komponen biaya operasional. Penghematan pada pos pengeluaran yang memungkinkan ditekan diharapkan dapat membuka ruang anggaran lebih besar bagi pembiayaan peningkatan pelayanan.
“Kita tetap melakukan efisiensi pada hal-hal operasional dan biaya-biaya yang bisa kita tekan akan kita optimalkan agar tersedia anggaran yang lebih besar untuk pelayanan masyarakat,” jelasnya.
Di sisi lain, perusahaan turut menargetkan peningkatan laba sebagai upaya menjaga keberlanjutan usaha sekaligus memperbesar kontribusi terhadap pendapatan daerah melalui penyetoran dividen kepada Pemerintah Kota Makassar.
Andi Syahrum memastikan program sambungan air bersih gratis tetap dilanjutkan pada 2027. Untuk mendukung pelaksanaannya, PDAM akan menyiapkan kebutuhan meteran bagi calon pelanggan yang memenuhi kriteria penerima manfaat.
“Program sambungan gratis tetap kita jalankan. Karena itu, kebutuhan meteran harus terus kita siapkan. Program ini menjadi bagian dari upaya kita meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Selain pemerataan distribusi, penurunan tingkat kehilangan air akibat kebocoran jaringan perpipaan juga menjadi salah satu sasaran perusahaan. Perbaikan jaringan dan pengendalian kebocoran diharapkan dapat meningkatkan efisiensi distribusi sekaligus memperbaiki kinerja keuangan.
Dengan menekan kehilangan air, volume air yang dapat disalurkan dan ditagihkan kepada pelanggan diharapkan meningkat. Hal tersebut berpotensi mendorong pertumbuhan pendapatan dan laba perusahaan.
“Kalau kebocoran pipa bisa kita tekan, tentu kinerja perusahaan juga akan meningkat. Laba bisa bertambah dan manfaatnya dapat kita kembalikan kepada masyarakat, termasuk melalui program bantuan bagi warga yang memenuhi persyaratan,” ungkapnya.
Untuk program sambungan air bersih gratis, PDAM Makassar menargetkan sekitar 2.500 sambungan pada 2027. Jumlah dan pelaksanaannya akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan perusahaan serta kriteria masyarakat yang berhak menerima bantuan.
“Kami berharap kita dapat meningkatkan kualitas layanan air bersih sekaligus menjaga keberlanjutan perusahaan sebagai penyedia layanan publik,” tutupnya. (*)
