Pedoman tersebut mencakup lima aspek utama, yaitu tata kelola keamanan siber, identifikasi keamanan siber, pelindungan keamanan siber, deteksi dan pemantauan, serta penanganan dan pemulihan insiden siber.
Pedoman juga dilengkapi instrumen penilaian mandiri (self-assessment) untuk mengukur tingkat maturitas keamanan siber, mengidentifikasi kelemahan, dan menyusun langkah perbaikan secara terukur. Penerapannya dilakukan secara proporsional dan berbasis risiko sesuai skala, kompleksitas, serta karakteristik masing-masing penyelenggara.
Agusman menekankan bahwa keamanan dan ketahanan siber bukan semata tanggung jawab fungsi teknologi informasi, melainkan bagian integral dari tata kelola dan manajemen risiko perusahaan yang memerlukan keterlibatan aktif direksi, dewan komisaris, dan seluruh pegawai.
Sementara itu, Deputi IV Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Slamet Aji Pamungkas, menegaskan bahwa ancaman siber telah menjadi risiko bisnis yang dapat menimbulkan kerugian finansial, mengganggu operasional, serta merusak reputasi dan keberlangsungan perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat ketahanan siber sektor jasa keuangan.
