SOLUSIMEDIA.ID, MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mendorong keterlibatan seluruh lapisan pemerintahan dan masyarakat dalam membangun budaya hidup bersih. Upaya tersebut akan diperkuat melalui gerakan berkelanjutan mulai dari tingkat organisasi perangkat daerah (OPD), kecamatan, kelurahan, hingga RT/RW.
Komitmen itu disampaikan Munafri saat memimpin Rapat Koordinasi dan Arahan Penilaian Program Adipura Kota Makassar Tahun 2026 di Ruang Sipakatau, Balai Kota Makassar, Rabu (11/11/2026) sore.
Rapat tersebut dihadiri Ketua Dewan Lingkungan Hidup Kota Makassar, Melinda Aksa, jajaran asisten, staf ahli, kepala SKPD, serta para sekretaris camat.
Dalam arahannya, Munafri yang akrab disapa Appi menjelaskan bahwa mekanisme penilaian Adipura kini mengalami perubahan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi tersebut menuntut seluruh perangkat daerah memahami indikator penilaian serta menjalankan tanggung jawab sesuai tugas masing-masing.
Ia menegaskan, keberhasilan meraih Adipura tidak dapat dicapai melalui kerja parsial, melainkan membutuhkan koordinasi dan keterlibatan seluruh elemen pemerintah kota.
“Ini satu hal yang harus kita kerjakan secara bersama-sama. Seluruh elemen harus bekerja dan mengetahui porsi masing-masing, karena kita berbicara tentang penilaian Adipura yang sistem penilaiannya sudah berbeda,” tegasnya.
Appi juga meminta jajarannya mengubah pola kerja yang selama ini cenderung berorientasi pada persiapan menjelang penilaian. Menurutnya, upaya menjaga kebersihan harus menjadi rutinitas, bukan sekadar gerakan sementara ketika penilaian Adipura akan berlangsung.
Selain dinilai tidak efisien dari sisi tenaga, waktu, dan anggaran, pola kerja musiman juga berpotensi mengganggu pelaksanaan pelayanan publik lainnya.
Sebagai langkah membangun konsistensi, Munafri mengusulkan kompetisi kebersihan antar-RT/RW. Skema tersebut diharapkan mampu mendorong partisipasi masyarakat sekaligus menciptakan lingkungan yang bersih secara berkelanjutan.
“Saya ingin kebersihan itu mulai dari RT/RW. Kita buat pertandingan atau kompetisi di tingkat RT/RW. Tujuannya supaya ini terjaga, ada kontinuitas yang kita bangun. Jadi, ketika ada penilaian Adipura, kita tidak perlu panik karena kebiasaan bersih itu sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari,” ujarnya.
Ia turut meminta camat, sekretaris camat, dan lurah lebih aktif memantau kondisi wilayah masing-masing dengan turun langsung ke lapangan. Munafri mengingatkan bahwa persoalan kebersihan merupakan tanggung jawab bersama dan tidak boleh hanya dibebankan kepada petugas kebersihan maupun Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
Salah satu sektor yang mendapat perhatian khusus adalah pengelolaan pasar tradisional. Perumda Pasar diminta meningkatkan penataan dan kebersihan kawasan pasar, mengingat sektor tersebut memiliki bobot penilaian sebesar 8 persen.
Adapun komponen penilaian lainnya meliputi tempat pemrosesan akhir (TPA) sebesar 17,33 persen, kawasan permukiman 12 persen, pertokoan 3,2 persen, serta perkantoran 2,12 persen.
“Pasar memang tempat yang banyak aktivitas dan menghasilkan sampah. Tetapi, itulah tugas kita. Pasar juga harus bisa bersih dan ditata dengan baik,” katanya.
Pada sektor pengelolaan sampah, Pemkot Makassar juga terus melakukan pembenahan TPA Tamangapa, Kecamatan Manggala. Perbaikan dilakukan melalui peralihan dari sistem pembuangan terbuka (open dumping) menuju metode penimbunan berlapis (sanitary landfill).
Sejumlah langkah yang dilakukan mencakup pemadatan sampah, penutupan menggunakan tanah urug dan bioplastik, rehabilitasi kolam air lindi, hingga pembenahan drainase serta akses jalan di kawasan TPA.
Munafri mengakui, hasil penilaian tahun sebelumnya menjadi evaluasi penting bagi pemerintah kota. Saat itu, Makassar belum berhasil meraih penghargaan Adipura dan justru menerima sanksi administratif akibat persoalan pengelolaan TPA.
Namun, setelah berhasil menyelesaikan persoalan tersebut dan keluar dari sanksi administratif, ia optimistis Makassar memiliki peluang untuk kembali meraih penghargaan tertinggi di bidang kebersihan lingkungan tersebut.
“Tahun lalu jangankan mendapatkan sertifikat, kita justru mendapatkan sanksi administrasi. Alhamdulillah, kita sudah bisa keluar dari sanksi itu. Kalau sudah bisa keluar, tanggung-tanggung sekalian, kita berupaya mendapatkan pialanya. Kita ingin menunjukkan bahwa Makassar bisa berbenah,” pungkasnya. (*)
