OJK Tuntaskan Penanganan Kasus BPRS Khasanah Ummat, Dua Tersangka Diserahkan ke Kejaksaan

SOLUSIMEDIA.ID,JAKARTA-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menuntaskan penyidikan perkara dugaan tindak pidana perbankan syariah di PT BPRS Khasanah Ummat, Banyumas, Jawa Tengah, dengan menyerahkan dua tersangka beserta barang bukti (Tahap II) kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Kejaksaan Negeri Banyumas, Kamis (12/11). Penyerahan tersebut merupakan bagian dari upaya OJK memperkuat penegakan hukum di sektor jasa keuangan guna menjaga integritas industri perbankan serta melindungi kepentingan masyarakat. Kedua tersangka masing-masing berinisial TR selaku Direktur Utama PT BPRS Khasanah Ummat dan AHK selaku pihak terafiliasi yang bertindak sebagai konsultan bisnis BPRS. Keduanya diduga terlibat dalam penyimpangan penyaluran pembiayaan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan tujuan pemberian pembiayaan. Dugaan penyimpangan tersebut terjadi pada periode Mei 2018 hingga September 2021, melibatkan 21 fasilitas pembiayaan kepada 20 nasabah, dengan potensi kerugian sekitar Rp1,72 miliar. Sebelumnya, penyidik OJK telah menyerahkan berkas perkara (Tahap I) kepada JPU dan menerima pemberitahuan bahwa berkas perkara telah lengkap (P-21) pada 11 November 2026. Penanganan perkara ini merupakan tindak lanjut dari proses pengawasan OJK yang mencakup pengawasan rutin, pemeriksaan khusus, penyelidikan, hingga penyidikan atas dugaan tindak pidana perbankan syariah. Atas dugaan perbuatannya, penyidik OJK menyangkakan TR melanggar Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, atau Pasal 63 ayat (4) huruf b sebagaimana diatur dalam perubahan undang-undang tersebut, dengan memperhatikan ketentuan penyesuaian pidana yang berlaku. Sementara itu, penyidik OJK menyangkakan AHK melanggar Pasal 64 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, atau Pasal 63 ayat (2) sebagaimana diatur dalam perubahan undang-undang tersebut, dengan memperhatikan ketentuan penyesuaian pidana yang berlaku. OJK terus memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia, untuk memastikan penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan berjalan secara profesional, tegas, dan konsisten. Melalui penguatan pengawasan dan penegakan hukum, OJK berkomitmen menjaga integritas industri jasa keuangan, meningkatkan pelindungan konsumen, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan nasional.(*)

OJK Tuntaskan Penanganan Kasus BPRS Khasanah Ummat, Dua Tersangka Diserahkan ke Kejaksaan

Leave a Reply Cancel reply

Kesadaran Warga Jadi Kekuatan, Penertiban PKL di Makassar Berlangsung Tertib

Pemkot Makassar Tata PK5 di Sekitar GOR Sudiang SecaraHumanis dan Solutif

Libur Natal dan Tahun Baru, Ini Jadwal Layanan JNE dan Pos Indonesia

FIN EXPO 2025: Wujudkan Inklusi Keuangan untuk Semua, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju

Ketua TP PKK Kota Makassar Ungkap Peran UMKM Gerakkan Ekonomi di Pagelaran F8 Sangat Besar

Di Tengah Konflik Global, OJK Pastikan Sektor Jasa Keuangan Nasional Tetap Stabil

Related Articles

Edukasi Pelajar Surakarta, OJK Dorong Pelajar Cerdas Kelola Keuangan Sejak Usia Sekolah

Presentasikan Lontara+ di Ajang I-SIM 2026, Munafri Ungkap Integrasi 300 Layanan dan 76 Ribu Pengguna

Munafri Larang Warga Jadikan Trotoar Tempat Penumpukan Sampah, Camat dan Lurah Diminta Perketat Pengawasan

Munafri Dorong Kompetisi Kebersihan RT/RW, Targetkan Makassar Raih Piala Adipura 2026