SOLUSIMEDIA.ID, MAKASSAR — DPRD Kota Makassar terus mendorong penguatan perlindungan hak dasar masyarakat, khususnya dalam akses pelayanan kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi warga kurang mampu serta pekerja rentan.
Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar, Ari Ashari Ilham, mengatakan pemerintah kota bersama legislatif berupaya memastikan masyarakat yang membutuhkan dapat memperoleh perlindungan dan pelayanan secara layak.
Menurutnya, salah satu bentuk perhatian pemerintah adalah pengalihan kepesertaan BPJS Kesehatan dari peserta mandiri menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) bagi masyarakat kurang mampu yang memenuhi persyaratan.
Melalui skema tersebut, warga yang sebelumnya mengalami kesulitan membayar iuran BPJS Kesehatan tetap dapat memperoleh akses pelayanan kesehatan setelah melalui proses verifikasi dan pendataan oleh tim terkait, termasuk Dinas Sosial.
Ari menilai, sebagai salah satu kota besar di Indonesia sekaligus ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar harus memastikan tidak ada masyarakat kurang mampu yang kehilangan hak mendapatkan pelayanan kesehatan karena keterbatasan ekonomi.
Selain sektor kesehatan, Komisi D DPRD Makassar juga memberikan perhatian terhadap perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan.
Program tersebut menyasar masyarakat yang bekerja di sektor informal, seperti buruh harian lepas dan kelompok pekerja lainnya yang memiliki risiko kecelakaan kerja, tetapi belum mendapatkan perlindungan memadai.
Ari menjelaskan, melalui kolaborasi Pemerintah Kota Makassar dengan BPJS Ketenagakerjaan, pekerja rentan yang memenuhi kriteria dapat memperoleh perlindungan apabila mengalami kecelakaan kerja hingga risiko meninggal dunia.
Perlindungan tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian bagi keluarga pekerja, sehingga mereka tidak kehilangan jaminan ekonomi dan pendidikan ketika pencari nafkah mengalami musibah saat bekerja.
Untuk memastikan keberlanjutan program tersebut, DPRD Makassar saat ini tengah mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Ranperda tersebut diharapkan menjadi landasan hukum yang mengatur tanggung jawab pemerintah daerah sekaligus mendorong perusahaan-perusahaan di Makassar memenuhi hak pekerjanya, terutama terkait kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
Ari mengungkapkan, proses harmonisasi ranperda telah selesai dilakukan bersama perwakilan terkait. Tahapan selanjutnya adalah pembentukan panitia khusus (pansus) untuk membahas substansi dan pasal-pasal yang akan dimasukkan dalam regulasi tersebut.
Ia menegaskan, keberadaan perda juga penting untuk menjamin kesinambungan program perlindungan sosial agar tetap berjalan meskipun terjadi pergantian kepemimpinan daerah.
Dari sisi penganggaran, Ari menyebut Pemerintah Kota Makassar telah mengalokasikan sekitar Rp7 miliar pada tahun anggaran 2026 untuk mendukung program perlindungan pekerja rentan. Anggaran tersebut berpeluang ditingkatkan pada tahun berikutnya apabila jumlah penerima manfaat bertambah dan kebutuhan program semakin besar.
Ia menilai, keterbatasan anggaran daerah tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengabaikan program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Karena itu, DPRD mendorong agar belanja yang bersifat seremonial dapat dievaluasi dan dialihkan ke program prioritas.
Meski demikian, tantangan utama dalam pelaksanaan program masih berkaitan dengan akurasi dan kelengkapan data penerima manfaat. DPRD ingin memastikan bantuan benar-benar diberikan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria, bukan justru dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berhak.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, koordinasi antara Dinas Sosial, BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah kecamatan, kelurahan, hingga RT dan RW dinilai menjadi faktor penting.
BPJS Ketenagakerjaan juga didorong membentuk mitra hingga tingkat wilayah yang dapat berkoordinasi dengan perangkat RT/RW untuk mengidentifikasi pekerja rentan yang layak mendapatkan perlindungan.
Masyarakat yang merasa memenuhi kriteria juga diharapkan dapat aktif mencari informasi dan menghubungi perangkat wilayah maupun mitra BPJS Ketenagakerjaan agar dapat diusulkan sebagai penerima manfaat.
Di sisi lain, Ari mengingatkan masih terdapat perusahaan yang belum sepenuhnya memenuhi kewajiban dalam memberikan perlindungan kepada pekerjanya. Melalui ranperda yang tengah disiapkan, DPRD ingin memperkuat pengawasan sekaligus memastikan hak-hak pekerja tidak diabaikan.
Selain perlindungan sosial, Komisi D juga terus mengawal pemerataan sarana dan prasarana pendidikan di Kota Makassar. Menurut Ari, masih terdapat kesenjangan kualitas fasilitas sekolah yang kerap menjadi keluhan masyarakat, terutama dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid setiap tahunnya.
Ia menilai pemerataan fasilitas pendidikan perlu menjadi perhatian agar seluruh peserta didik memperoleh kesempatan belajar dengan kualitas sarana dan prasarana yang setara.
Terkait pengawasan anggaran, Ari mengungkapkan realisasi penyerapan anggaran Pemerintah Kota Makassar masih berada di bawah 80 persen menjelang akhir tahun 2026.
DPRD pun terus mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mempercepat pelaksanaan program sesuai perencanaan dan jadwal yang telah ditetapkan, tanpa mengabaikan ketentuan serta prinsip kehati-hatian dalam penggunaan anggaran.
Menurutnya, rendahnya penyerapan anggaran berpotensi membuat masyarakat tidak memperoleh manfaat dari program yang sebenarnya telah direncanakan. Karena itu, kemampuan OPD dalam merealisasikan anggaran juga menjadi salah satu bahan evaluasi dalam pembahasan anggaran tahun berikutnya.
Ari berharap seluruh program yang telah direncanakan pada tahun anggaran 2026 dapat diselesaikan secara optimal, terutama program yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Komisi D DPRD Makassar, lanjutnya, akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran untuk memastikan hak dasar masyarakat, mulai dari kesehatan, ketenagakerjaan hingga pendidikan, mendapatkan perhatian dan perlindungan yang berkelanjutan. (*)
