
SOLUSIMEDIA.ID, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar kembali meraih pengakuan di tingkat nasional. Kali ini, Makassar dinobatkan sebagai Kabupaten/Kota Terbaik dalam Program Upaya Berhenti Merokok (UBM) dan Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) oleh Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen Pemkot Makassar dalam menyediakan layanan pendampingan bagi masyarakat yang ingin berhenti merokok sekaligus memperkuat penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok.
Capaian ini merupakan hasil kolaborasi Dinas Kesehatan Kota Makassar, puskesmas, perangkat daerah, lintas sektor, serta masyarakat dalam mendukung pengendalian konsumsi tembakau dan melindungi warga dari bahaya paparan asap rokok.
Keberhasilan tersebut ditopang sejumlah indikator pelaksanaan program, mulai dari ketersediaan layanan konseling UBM hingga pengawasan penerapan KTR di berbagai lingkungan.
Salah satu upaya yang dilakukan yakni penyediaan layanan konseling berhenti merokok di puskesmas. Sebanyak 50 persen puskesmas kabupaten/kota telah menyelenggarakan layanan tersebut dengan dukungan tenaga kesehatan terlatih.
Layanan ini memberikan kesempatan bagi masyarakat, khususnya perokok, untuk mendapatkan konsultasi, pendampingan, serta arahan dalam menjalani proses berhenti merokok.
Selain itu, layanan UBM juga diintegrasikan dengan kegiatan deteksi dini faktor risiko Penyakit Tidak Menular (PTM), melalui Posbindu PTM dan pelayanan kesehatan terpadu di puskesmas. Pelaksanaan program diperkuat dengan pencatatan dan pelaporan secara berkala.
Pendampingan terhadap klien UBM turut menjadi bagian penting dalam penilaian. Prosesnya mencakup asesmen, penyusunan rencana berhenti merokok, konseling berkelanjutan, hingga pemantauan perkembangan melalui tindak lanjut atau follow-up.
Di sisi lain, Pemkot Makassar juga memperkuat penerapan Kawasan Tanpa Rokok melalui pembinaan, pemantauan, pengawasan, dan penegakan kebijakan pada tujuh tatanan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pelaksanaan kebijakan tersebut melibatkan berbagai unsur, di antaranya perangkat daerah, puskesmas, kecamatan, kelurahan, Satpol PP, Satgas KTR, serta elemen masyarakat.
Koordinasi lintas sektor menjadi faktor pendukung lainnya dalam menjaga keberlanjutan program. Kolaborasi antara pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, organisasi masyarakat, dan pemangku kepentingan terus didorong agar pengendalian konsumsi tembakau berjalan lebih optimal.
Penghargaan tingkat nasional ini sekaligus menjadi dorongan bagi Pemkot Makassar untuk meningkatkan kualitas layanan UBM dan memperluas penerapan kawasan tanpa rokok.
Melalui upaya tersebut, pemerintah berharap kesadaran masyarakat terhadap bahaya rokok semakin meningkat, prevalensi merokok dapat ditekan, serta lingkungan yang sehat dan bebas asap rokok semakin luas terwujud di Kota Makassar. (*)





