
SOLUSIMEDIA.ID, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar bersama DPRD Kota Makassar memperkuat upaya perlindungan tenaga kerja melalui percepatan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek).
Ranperda tersebut disiapkan untuk menjadi landasan hukum dalam memperluas akses jaminan sosial bagi pekerja informal, kelompok rentan, hingga pekerja sosial keagamaan yang selama ini belum sepenuhnya tersentuh perlindungan ketenagakerjaan.
Pembahasan regulasi ini mengemuka dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027 di Ruang Sipakatau, Balai Kota Makassar, Minggu (15/11/2026) malam. Rapat dihadiri Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, pimpinan dan anggota DPRD, serta jajaran kepala SKPD.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengatakan Ranperda Jamsostek menjadi langkah strategis untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin rasa aman bagi masyarakat pekerja. Menurutnya, perlindungan sosial ketenagakerjaan harus menjangkau seluruh lapisan pekerja, tidak terbatas pada mereka yang bekerja di sektor formal.
Ia menilai pekerja dengan risiko pekerjaan tinggi dan keterbatasan akses terhadap jaminan sosial membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah daerah.
Melalui regulasi tersebut, penyelenggaraan program perlindungan akan mencakup sejumlah skema, di antaranya Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT).
Hingga saat ini, Pemkot Makassar telah memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada sekitar 81 ribu pekerja rentan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 45 ribu pekerja rentan menjadi penerima manfaat JHT melalui program Makassar Berjasa.
Munafri menegaskan, pembentukan Perda diharapkan menjadikan perlindungan pekerja sebagai tanggung jawab pemerintah yang berkelanjutan, bukan sekadar program bantuan yang pelaksanaannya bergantung pada kebijakan tertentu.
Sementara itu, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Jamsostek DPRD Makassar, dr. Fahrizal Arrahman Husain, memaparkan hasil pembahasan dan pencermatan terhadap substansi Ranperda.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut menyebut penyusunan regulasi ini merupakan bentuk komitmen konstitusional sekaligus tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.6/2379/OTDA.
Fahrizal menjelaskan, Ranperda tersebut mengakomodasi lima program utama BPJS Ketenagakerjaan, yakni JKK, JKM, JHT, Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Sasaran kepesertaan juga dirancang lebih luas, meliputi pekerja penerima upah, pekerja bukan penerima upah, tenaga kerja konstruksi, pekerja migran Indonesia, pengemudi transportasi daring, nelayan, buruh harian lepas, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Perhatian khusus turut diberikan kepada pekerja sosial keagamaan yang menjalankan pelayanan di tengah masyarakat. Kelompok ini mencakup imam rawatib, marbot masjid, guru mengaji, pemandi jenazah, pendeta, pastor, pinandita, hingga biksu.
Menurut Fahrizal, keberadaan Perda akan memberikan kepastian terhadap keberlangsungan program perlindungan pekerja. Dengan demikian, pelaksanaannya tidak hanya bergantung pada kebijakan administratif maupun perubahan alokasi anggaran setiap tahun.
Dalam upaya meningkatkan kepatuhan perusahaan swasta, Ranperda juga mengatur kewajiban kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai salah satu persyaratan dalam proses pengajuan perizinan berusaha di Kota Makassar.
Ketentuan serupa berlaku bagi sektor konstruksi. Penyedia jasa diwajibkan mendaftarkan seluruh pekerjanya dalam program JKK dan JKM sebagai bagian dari pemenuhan dokumen proyek.
Adapun bantuan iuran dari pemerintah daerah akan diarahkan kepada pekerja rentan yang memenuhi sejumlah persyaratan. Calon penerima harus berusia 17 hingga 65 tahun, berdomisili di Makassar dengan dibuktikan melalui KTP elektronik, masih aktif bekerja, serta belum terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan lainnya.
Penentuan penerima manfaat juga mempertimbangkan tingkat kerentanan, dengan memprioritaskan aspek gender, usia, dan kondisi disabilitas.
Fahrizal menilai skema tersebut penting untuk mencegah pekerja rentan dan keluarganya terjerumus ke dalam kemiskinan baru akibat risiko kecelakaan kerja maupun kehilangan pencari nafkah.
Untuk mendukung pelaksanaan dan pengawasan program, Ranperda turut mengatur pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan. Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan diwajibkan menyampaikan laporan secara berkala setiap enam bulan kepada Wali Kota Makassar.
Laporan tersebut akan menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan sekaligus menyusun kebutuhan penganggaran untuk tahun berikutnya.
Melalui regulasi ini, Pemkot dan DPRD Makassar berharap pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mampu menghadirkan perlindungan, kepastian, dan keadilan sosial bagi seluruh pekerja. (*)





