MakassarNews

Pemkot dan DPRD Makassar Sepakati KUA-PPAS 2027, Banggar Beri Sejumlah Catatan Prioritas Anggaran

SOLUSIMEDIA.ID, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar bersama DPRD Kota Makassar menyepakati arah kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027. Kesepakatan tersebut menjadi dasar dalam menyusun alokasi belanja daerah agar lebih terarah dan sesuai kebutuhan pembangunan.

Persetujuan itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan dalam Rapat Paripurna Kelima Belas Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027 di Ruang Sipakatau, Balai Kota Makassar, Minggu (15/11/2026) malam.

Rapat tersebut dihadiri Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, serta pimpinan dan anggota DPRD Kota Makassar.

Kesepakatan KUA-PPAS menjadi tahapan penting untuk menyelaraskan proyeksi pendapatan daerah dengan kemampuan belanja pemerintah. Melalui dokumen tersebut, program pembangunan diharapkan dapat disusun berdasarkan prioritas serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Dalam rapat paripurna tersebut, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Makassar turut menyampaikan sejumlah rekomendasi hasil pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan perangkat daerah.

Mewakili Banggar, Ray Suryadi Arsyad menjelaskan bahwa rekomendasi tersebut menjadi bahan penyempurnaan rancangan KUA-PPAS APBD Kota Makassar Tahun Anggaran 2027 sebelum memasuki tahapan pelaksanaan.

BACA JUGA  Wali Kota Makassar Jamu Gubernur Maluku Utara Kuliner Sulsel Bahas Strategi PAD dan Inflasi

Ia menyebut, secara umum rancangan KUA 2027 telah sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 yang ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2026.

Meski demikian, Banggar memberikan sejumlah catatan terhadap penyusunan PPAS, terutama menyangkut efektivitas belanja, ketepatan alokasi anggaran, serta optimalisasi program prioritas pada masing-masing perangkat daerah.

Ray mengapresiasi koordinasi TAPD bersama seluruh perangkat daerah, khususnya BKAD, Bapenda, dan Bappeda, yang dinilai berperan dalam memastikan validasi serta akurasi data selama proses pembahasan berlangsung.

Namun, politisi Partai Demokrat tersebut mengingatkan agar penyesuaian belanja tidak hanya berorientasi pada pemangkasan anggaran. Efisiensi harus dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan kebutuhan nyata di lapangan.

Menurutnya, program prioritas dan kegiatan mendesak yang telah ditetapkan dalam RKPD 2027 maupun RPJMD Kota Makassar 2025–2029 harus tetap mendapatkan dukungan agar pelaksanaannya berjalan optimal.

Banggar juga mendorong adanya penguatan alokasi anggaran pada sejumlah perangkat daerah untuk mendukung sinergi lintas sektor. Penambahan anggaran tersebut perlu memperhatikan kapasitas penyerapan serta keberlanjutan proyek yang telah berjalan pada 2026.

Perhatian lainnya diarahkan pada pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2026 yang akan diperhitungkan dalam anggaran 2027.

BACA JUGA  Kadis Kesehatan Makassar Hadiri Verifikasi Lapangan Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Sulsel di Panampu

Ray menegaskan, penggunaan SiLPA harus direncanakan secara optimal, terukur, dan akuntabel sehingga dana yang bersumber dari anggaran publik dapat kembali dimanfaatkan untuk pembangunan serta peningkatan pelayanan masyarakat.

Selain persoalan alokasi belanja, Banggar turut menekankan pentingnya dukungan anggaran bagi perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam pencapaian indikator makro pembangunan.

Sejumlah indikator yang menjadi perhatian meliputi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), perbaikan kualitas pelayanan publik, penurunan angka kemiskinan, serta pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Ray meminta agar target-target tersebut menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah pada tahun anggaran mendatang, sesuai sasaran yang telah ditetapkan dalam RKPD 2027.

Seluruh rekomendasi hasil pembahasan Banggar bersama TAPD dan perangkat daerah selanjutnya diserahkan kepada Wali Kota Makassar untuk ditindaklanjuti dalam proses penyempurnaan rancangan akhir anggaran.

Melalui kesepakatan KUA-PPAS 2027 dan berbagai catatan yang disampaikan Banggar, kebijakan fiskal Pemkot Makassar diharapkan semakin tepat sasaran, efektif, serta mampu mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (*)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button