Uncategorized

Makassar Berpeluang Jadi Percontohan Nasional Program Pidana Kerja Sosial

SOLUSIMEDIA.ID, MAKASSAR — Kota Makassar berpeluang menjadi daerah percontohan nasional dalam penerapan pidana kerja sosial dan pengembangan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Sukarela. Inisiatif ini menjadi bagian dari upaya membangun sistem pemasyarakatan yang lebih humanis dengan melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat.

Peluang tersebut dibahas dalam audiensi Kepala Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Makassar, Dr. Surianto, bersama Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, di Balai Kota Makassar, Selasa (17/11/2026).

Dalam pertemuan itu, Surianto memaparkan sejumlah agenda strategis yang membutuhkan dukungan Pemerintah Kota Makassar. Di antaranya kesiapan lokasi pelaksanaan pidana kerja sosial, pengembangan PK Sukarela, penguatan Griya Abhipraya Sombere, hingga rencana peringatan dua tahun pusat pemberdayaan klien pemasyarakatan tersebut.

Surianto menjelaskan, pengembangan PK Sukarela menjadi salah satu inovasi yang berpotensi menjadikan Makassar sebagai daerah pelopor. Berdasarkan penelusuran pihaknya di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, belum ditemukan model serupa yang diterapkan secara nasional.

“Kalau PK Sukarela, dalam catatan kami setelah kami telusuri di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, belum ada model seperti ini. Jadi, ini berpotensi menjadi yang pertama. Sehingga kami meminta dukungan dan support Pak Wali Kota,” ujarnya.

Audiensi tersebut sekaligus menjadi tindak lanjut nota kesepahaman (MoU) antara Bapas Makassar dan Pemkot Makassar mengenai dukungan pelaksanaan pidana kerja sosial.

Saat ini, Bapas Makassar telah mengangkat lebih dari 20 orang PK Sukarela. Mereka nantinya berperan membantu pelaksanaan tugas pemasyarakatan, mulai dari penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pendampingan, hingga pemantauan terhadap klien pemasyarakatan.

Namun, pelaksanaan tugas tersebut membutuhkan dukungan operasional, terutama untuk menunjang mobilitas dan transportasi para pembimbing ketika menjalankan pendampingan di lapangan.

BACA JUGA  Bappeda Makassar Kawal Finalisasi Verifikasi Penilaian Kota Sehat Makassar 2025

“Kami menyampaikan kebutuhan dukungan transportasi bagi PK Sukarela. Pak Wali Kota pada prinsipnya setuju, tinggal bagaimana mekanisme dan cantolan pendanaannya agar bisa dipertanggungjawabkan secara akuntabel,” jelas Surianto.

Ia menyebutkan, Munafri telah memberikan respons positif terhadap usulan tersebut. Selanjutnya, diperlukan pembahasan teknis bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk merumuskan mekanisme dukungan dan penganggaran yang sesuai ketentuan.

Selain pengembangan PK Sukarela, Bapas Makassar juga tengah mempersiapkan sejumlah lokasi untuk pelaksanaan pidana kerja sosial. Kerja sama telah dijajaki bersama beberapa kecamatan dan kelurahan, di antaranya Kecamatan Rappocini, Tallo, dan Panakkukang, termasuk Kelurahan Buakana dan Batua.

Ketersediaan lokasi tersebut diharapkan dapat memastikan kesiapan pelaksanaan program ketika terdapat putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana kerja sosial kepada seseorang.

Menurut Surianto, penerapan program ini sejalan dengan semangat KUHP Nasional yang memberikan ruang bagi alternatif pemidanaan di luar penjara. Melalui pendekatan tersebut, pelaku tindak pidana berkesempatan menjalani sanksi melalui aktivitas sosial yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Agenda lainnya adalah memperkuat fungsi Griya Abhipraya Sombere sebagai pusat pemberdayaan dan reintegrasi sosial bagi klien pemasyarakatan.

Surianto berharap fasilitas tersebut tidak hanya menjadi tempat pembinaan, tetapi juga mampu membuka peluang bagi klien untuk bekerja, mengembangkan usaha, meningkatkan kreativitas, serta kembali menjalani kehidupan secara produktif di tengah masyarakat.

Untuk mendukung pengembangannya, Bapas Makassar mendorong kolaborasi program dengan Pemkot Makassar, termasuk membuka peluang keterlibatan dunia usaha melalui tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).

Pihaknya juga merencanakan peringatan dua tahun Griya Abhipraya Sombere pada akhir tahun ini. Momentum tersebut akan dimanfaatkan untuk memperlihatkan hasil pembinaan, memamerkan produk dan kreativitas klien pemasyarakatan, sekaligus memberikan apresiasi kepada para mitra yang telah berkontribusi.

BACA JUGA  RSUD Haji Makassar Luncurkan Aplikasi Digital Perangi Stunting Menuju Indonesia Emas 2045

“Kami tidak ingin pelaksanaan pidana kerja sosial dan pidana pengawasan hanya menjadi tanggung jawab Bapas. Kami ingin ini menjadi gerakan bersama pemerintah kota dan masyarakat,” imbuhnya.

Sementara itu, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyatakan dukungan terhadap inisiatif Bapas Makassar dalam mengembangkan pidana kerja sosial dan PK Sukarela sebagai bagian dari pembaruan sistem pemasyarakatan.

Munafri menilai, pelibatan masyarakat melalui program tersebut merupakan inovasi yang perlu mendapatkan dukungan bersama agar dapat diterapkan secara optimal.

“Kita mensupport, tentu program ini merupakan inovasi yang perlu didukung,” katanya.

Ia juga menekankan agar kesepakatan kerja sama yang telah dibangun tidak berhenti sebatas dokumen formal, tetapi segera ditindaklanjuti melalui program dan langkah teknis di lapangan.

Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah kesiapan lokasi pelaksanaan pidana kerja sosial di sejumlah kecamatan dan kelurahan yang telah menjalin kerja sama dengan Bapas Makassar.

“Kesiapan yang matang, dapat mendukung pelaksanaan putusan pengadilan ketika pidana kerja sosial nantinya,” ujarnya.

Selain itu, Munafri turut mendorong penguatan Griya Abhipraya Sombere agar semakin optimal dalam menjalankan fungsi pemberdayaan dan reintegrasi sosial bagi klien pemasyarakatan.

Melalui sinergi tersebut, Pemkot Makassar dan Bapas Kelas I Makassar diharapkan dapat menghadirkan pendekatan pemasyarakatan yang tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi juga pemulihan, pemberdayaan, dan pengembalian individu ke tengah masyarakat secara produktif. (*)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button