
SOLUSIMEDIA.ID,JAKARTA– Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) memperkuat pelindungan konsumen melalui perluasan layanan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) ke industri sistem pembayaran.
Penguatan kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Petunjuk Pelaksanaan Bersama LAPS SJK tentang Tata Cara Kerja Sama dan Koordinasi Penyelesaian Sengketa Sektor Keuangan. Penandatanganan dilakukan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono bersama Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta dalam kegiatan Kick-Off Gerakan Bersama Pelindungan Konsumen Tahun 2027 (GEBER PK 2027) di Jakarta, Senin (16/11).
Melalui kesepakatan ini, OJK dan BI memperkuat koordinasi penyelesaian sengketa konsumen, baik di sektor jasa keuangan maupun sistem pembayaran, sesuai kewenangan masing-masing.
Dicky mengatakan, kerja sama ini diharapkan dapat mempercepat penyelesaian sengketa dan mencegah kerugian konsumen. Ia juga mengingatkan industri jasa keuangan agar menjadikan setiap pengaduan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki produk dan layanan.
“Kecepatan inovasi di industri jasa keuangan harus diimbangi dengan kecepatan dalam melakukan pelindungan konsumen. Setiap pengaduan harus menjadi pembelajaran untuk memperbaiki produk, proses, perilaku, dan pengawasan,” ujar Dicky.
Ia menambahkan, sinergi OJK, BI, kementerian/lembaga, dan industri jasa keuangan diperlukan untuk membangun sistem pelindungan konsumen yang terintegrasi, mulai dari pencegahan risiko hingga penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa.
Sementara itu, Filianingsih Hendarta menyampaikan bahwa petunjuk pelaksanaan bersama tersebut memperkuat koordinasi OJK dan BI dalam penyelesaian sengketa melalui LAPS SJK sesuai kewenangan masing-masing.
Perluasan Cakupan Layanan LAPS SJK
LAPS SJK memperoleh persetujuan OJK pada 29 Desember 2020 dan mulai beroperasi pada 1 Januari 2021. Lembaga ini menyediakan layanan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan mengedepankan prinsip independensi, keadilan, efektivitas, efisiensi, dan kemudahan akses.
Pada 6 Oktober 2026, BI memberikan persetujuan kepada LAPS SJK untuk menangani sengketa konsumen dengan penyelenggara sistem pembayaran yang berada dalam kewenangan BI. Dengan perluasan ini, layanan penyelesaian sengketa konsumen di sektor keuangan menjadi semakin terintegrasi.
Kebijakan tersebut juga sejalan dengan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang memberikan pilihan kepada konsumen untuk menyelesaikan sengketa melalui lembaga penyelesaian sengketa yang telah mendapat persetujuan otoritas atau melalui pengadilan.
Mekanisme Penanganan Pengaduan dan Sengketa
Dalam mekanisme pelindungan konsumen, Pelaku Usaha Sektor Keuangan (PUSK) menjadi pihak pertama yang bertanggung jawab menangani pengaduan konsumen melalui mekanisme internal atau Internal Dispute Resolution (IDR).
Jika pengaduan yang mengandung sengketa belum mencapai kesepakatan melalui mekanisme tersebut, konsumen dapat melanjutkan penyelesaian melalui LAPS SJK atau pengadilan sesuai ketentuan yang berlaku.
LAPS SJK menangani sengketa keperdataan yang telah melalui proses pengaduan internal, tetapi belum mencapai kesepakatan. Sengketa tersebut juga tidak sedang atau telah diputus oleh pengadilan, lembaga arbitrase, maupun lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya.
OJK dan BI menekankan pentingnya kesiapan operasional LAPS SJK serta dukungan pelaku usaha dalam menjalankan mekanisme penyelesaian sengketa. Melalui penguatan kerja sama ini, kedua otoritas berharap konsumen memperoleh layanan penyelesaian sengketa yang lebih mudah, adil, dan memberikan kepastian bagi semua pihak.





