NasionalNews

OJK dan LPS Perkuat Koordinasi Persiapan Program Penjaminan Polis, Implementasi Ditargetkan Januari 2028

SOLUSIMEDIA.ID, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memperkuat koordinasi dalam mempersiapkan pelaksanaan Program Penjaminan Polis (PPP) melalui penandatanganan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pertukaran Data, Informasi, dan/atau Dokumen.

Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, bersama Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Polis LPS, Ferdinan D. Purba, di Bali, Selasa (17/11/2026).

Juklak ini menjadi landasan operasional bagi kedua lembaga dalam mengatur mekanisme pertukaran informasi guna mendukung persiapan hingga pelaksanaan Program Penjaminan Polis.

Ogi Prastomiyono mengatakan, penandatanganan tersebut merupakan langkah penting dalam mempersiapkan implementasi PPP sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Menurutnya, program ini diharapkan mampu memperkuat perlindungan terhadap pemegang polis sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi nasional.

Program Penjaminan Polis merupakan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026. Pelaksanaannya menjadi tanggung jawab LPS dan ditargetkan paling lambat Januari 2028.

Program tersebut dirancang untuk memberikan perlindungan kepada pemegang polis, tertanggung, maupun peserta ketika perusahaan asuransi mengalami kegagalan. Selain itu, PPP diharapkan dapat menjaga kepercayaan publik terhadap keberlangsungan industri perasuransian.

BACA JUGA  OJK Sulselbar Dorong Literasi Keuangan Syariah Santri Melalui Edukasi di Sekolah Putri Darul Istiqamah Kabupaten Maros

Ogi menjelaskan, keberhasilan program ini sangat bergantung pada kesiapan sejak tahap awal, terutama dalam memastikan kepesertaan yang tepat, keakuratan data, serta koordinasi yang efektif antara OJK dan LPS.

Ia menambahkan, PPP juga menjadi bagian dari agenda penguatan industri perasuransian yang mencakup peningkatan permodalan, tata kelola, dan manajemen risiko. Menurutnya, pengawasan yang kuat perlu didukung sistem penjaminan yang kredibel agar perlindungan terhadap masyarakat semakin optimal.

Dalam pelaksanaannya, pertukaran data menjadi salah satu aspek penting. LPS membutuhkan data pengawasan dari OJK untuk menilai kepesertaan dan memantau risiko perusahaan asuransi. Sebaliknya, OJK memerlukan informasi dari LPS terkait hasil surveilans serta tingkat kepatuhan perusahaan peserta penjaminan.

Ogi juga mengapresiasi pencapaian tersebut sebagai hasil kolaborasi kedua lembaga selama empat tahun dalam mendorong transformasi dan reformasi fundamental untuk memperkuat industri perasuransian nasional.

Pengaturan Mekanisme Pertukaran Data

Secara teknis, Juklak tersebut merupakan penjabaran dari Nota Kesepahaman OJK dan LPS tertanggal 14 September 2023 tentang Koordinasi dan Kerja Sama dalam rangka Pelaksanaan Fungsi dan Tugas OJK dan LPS.

Ruang lingkup pertukaran data mencakup seluruh tahapan Program Penjaminan Polis, mulai dari persiapan dan pendaftaran kepesertaan, perubahan status pengawasan perusahaan asuransi, proses penyehatan, resolusi, hingga pencabutan izin usaha dan likuidasi.

BACA JUGA  Satukan Dukungan, Danny Pomanto Resmikan Menara Orang Biasa di Bontonompo Kabupaten Gowa

Mekanisme pertukaran informasi dilakukan secara dua arah, baik dari OJK kepada LPS maupun sebaliknya.

Juklak juga mengatur penunjukan Focal Point dan Liaison Officer pada masing-masing lembaga. Pengaturan tersebut mencakup jenis data yang dipertukarkan, periode penyampaian, batas waktu, hingga media yang digunakan.

Apabila terdapat hal teknis yang belum diatur, kedua lembaga dapat menyepakati mekanisme lebih lanjut melalui Forum Koordinasi OJK–LPS.

Ogi menegaskan bahwa pelaksanaan setelah penandatanganan menjadi hal yang tidak kalah penting. Mengingat data yang dipertukarkan memuat informasi pengawasan bersifat sensitif, aspek kerahasiaan, keamanan, dan kualitas data harus dijaga oleh kedua lembaga.

Pertukaran informasi juga diarahkan menggunakan sarana yang efisien dan sedapat mungkin tidak menambah beban pelaporan bagi industri perasuransian.

Melalui kesepakatan tersebut, OJK akan terus memperkuat koordinasi dengan LPS dan Kementerian Keuangan dalam mempersiapkan implementasi Program Penjaminan Polis. Upaya ini turut dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi kepada pelaku industri serta masyarakat.

Dengan persiapan dan koordinasi yang semakin matang, PPP diharapkan dapat berjalan secara efektif dan kredibel, sekaligus memberikan perlindungan nyata bagi pemegang polis serta memperkuat kepercayaan terhadap industri asuransi nasional. (*)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button