
SOLUSIMEDIA.ID, MAKASSAR — Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Makassar terus mendorong peningkatan kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan LKPM Angkatan IV Tahun 2026 di Gamara Hotel Makassar, Kamis (19/11/2026).
Kegiatan ini diikuti para pelaku usaha maupun perwakilan badan usaha, baik dari kategori usaha mikro dan kecil (UMK) maupun non-UMK di Kota Makassar. Bimtek menghadirkan dua narasumber yang merupakan pejabat fungsional Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda dari DPMPTSP Kota Makassar.
Ketua Panitia, Akbar Utama, S.IP., M.Si., yang juga menjabat Ketua Tim Pengawasan dan Pembinaan Penanaman Modal DPMPTSP Kota Makassar, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai tata cara pengisian dan penyampaian LKPM melalui sistem Online Single Submission (OSS).
Menurutnya, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban pelaporan realisasi kegiatan penanaman modal.
Pelaksanaan bimtek tersebut mengacu pada sejumlah regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Selain itu, kegiatan ini juga berpedoman pada Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2025 dan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja DPMPTSP Kota Makassar.
Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kota Makassar, H. Muh. Mario Said, S.IP., M.Si., yang diwakili Fungsional Penata Perizinan Ahli Madya sekaligus Ketua Tim Kerja C DPMPTSP Kota Makassar, Rasyita, S.STP., M.Si., saat membacakan sambutan sekaligus membuka kegiatan secara resmi, menegaskan bahwa pelaksanaan bimtek merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif di Kota Makassar.
Ia menjelaskan, pelaporan LKPM yang kini dilakukan secara daring melalui sistem OSS bertujuan mempermudah pelaku usaha dalam memenuhi kewajibannya. Sistem tersebut juga diharapkan mampu menghadirkan proses pelaporan yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien.
Namun, pemerintah menyadari masih terdapat pelaku usaha yang menghadapi kendala, terutama dalam memahami aspek teknis dan operasional pengisian laporan melalui sistem tersebut. Karena itu, pendampingan dan pembinaan secara berkelanjutan dinilai penting agar pelaku usaha dapat menyampaikan laporan dengan benar.
“LKPM bukan hanya sekadar kewajiban administrasi. LKPM merupakan instrumen penting bagi pemerintah dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi investasi,” ujarnya.
Ia menambahkan, data yang disampaikan melalui LKPM menjadi salah satu referensi pemerintah dalam memantau perkembangan investasi sekaligus mengidentifikasi berbagai faktor yang menjadi perhatian investor, termasuk hambatan yang dihadapi dalam menjalankan kegiatan usaha.
DPMPTSP Kota Makassar, lanjutnya, berkomitmen melakukan penyederhanaan prosedur, memberikan pendampingan kepada pelaku usaha, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam pelayanan, serta membangun sistem pelayanan yang modern, transparan, dan akuntabel.
Ia juga mempersilakan pelaku usaha yang belum berkesempatan mengikuti kegiatan tersebut untuk datang langsung ke kantor DPMPTSP Kota Makassar guna memperoleh konsultasi terkait pelaporan LKPM.
Melalui kegiatan ini, pemerintah berharap para pelaku usaha tidak hanya memahami kewajiban pelaporan, tetapi juga mendapatkan kemudahan dan pendampingan dalam menjalankan aktivitas usaha di Kota Makassar.
Dengan meningkatnya kepatuhan pelaporan LKPM, data realisasi investasi diharapkan semakin akurat sehingga dapat mendukung perumusan kebijakan dan strategi pengembangan investasi daerah. (*)





