Di Pemkot Makassar sendiri sangat menjunjung tinggi transparansi dalam melakukan berbagai proses pengadaan barang dan jasa.
“Sesuai arahan pak Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto untuk selalu menekankan seluruh OPD agar mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitasi pengadaan barang dan jasa,” ucap Firman.
Hal itu juga terbukti jika merujuk keputusan Wali Kota Makassar nomor: 637/188.4.45/tahun 2024 tentang penerapan proyek strategis. Terdiri dari 21 program yang mana mayoritas dari kegiatan ini mendapatkan probity Advice LKPP-RI.
“Ini menunjukkan bahwa keterkaitan kerjasama Pemkot Makassar dengan LKPP-RI sangat erat dan tidak terpisahkan,” ujar Firman.
“Saya harap dengan edukasi hari ini kita bisa mewujudkan tata pemerintahan atau good governance yang baik untuk semua,” tambahnya.
Sementara, Direktur Advokasi Pemerintah Daerah LKPP RI, R. Fendy Dharma Saputra, mengungkapkan Probity Advice adalah layanan LKPP dalam mendampingi proses pengadaan dengan menerapkan prinsip kejujuran, kebenaran dalam mencapai tujuan value of money dalam pengadaan.
“Kami presentasikan tadi adalah salah satu bentuk inovasi dimana LKPP sebagai salah satu fungsi memberikan bantuan hukum, pendapat hukum, memberikan bantuan teknis dan advokasi di Lingkup Pemkot Makassar,” tuturnya.
