SOLUSIMEDIA.ID, JAKARTA, – Pemerintah Kota Makassar berkomitment terus mendukung program JKN-KIS. Hal itu dibuktikan dari cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di Kota Makassar yang sudah mencapai 99,7% .
Dengan pencapaian itu Kota Makassar mendapatkan penghargaan Universal Health Coverage (UHC) 2024. Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto menghadiri Universal Health Coverage (UHC) Award 2024 di Krakatau Grand Ballroom, TMII-Jakarta Timur, Kamis (8/8).Bersama Kepala Dinas Kesehatan Nursaidah Sirajuddin dan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Andi Pangeran Nur Akbar.
Pemberian penghargaan ini dihadiri Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) RI Muhajir Efendi.
“Alhamdulillah Makassar mendapatkan UHC Award 2024, ini suatu kesyukuran. Kepesertaan JKN kita sekarang sudah 99,7%, ini merupakan bentuk dukungan kita untuk menyukseskan program JKN,” kata Danny Pomanto.
Penghargaan ini, lanjut Danny Pomanto akan menjadi pemacu dan pemicu bagi pemerintah kota untuk terus memberi jaminan kesehatan kepada masyarakat.
Termasuk meningkatkan infrastruktur layanan kesehatan yang ada di Kota Makassar. Di mana Pemkot Makassar melalui program Home Care telah melayani lebih dari 5 ribu orang periode Januari-Juni 2024.
“Penghargaan ini tidak lepas dari kolaborasi yang terus kita jaga antara pemerintah kota dan BPJS Kesehatan,” ungkapnya.
Sementara, Kepala Dinas Kesehatan Nursaidah Sirajuddin mengatakan bahwa selain cakupan kepesertaan JKN Makassar yang sudah hampir mencapai 100%, jumlah peserta aktif juga perlu ditingkatkan.
“Kepesertaan aktif itu harus 80%, nah kita sudah 77%. Jadi sisa 3% lagi,” tuturnya.
Termasuk juga mengalokasikan anggaran untuk membayar premi Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang merupakan tanggungan pemerintah kota selama setahun penuh.
Berdasarkan data, jumlah PBI di Kota Makassar tercatat sekitar 175 ribu orang.
Hal ini merupakan bentuk dedikasi dan komitmen yang tinggi dalam mewujudkan UHC dengan cakupan perlindungan kepesertaan program JKN minimal 95% dari jumlah penduduk.
