Menurut Mahendra, program GENCARKAN juga mengacu pada hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2024 yang diselenggarakan OJK bersama BPS yang menyebutkan tingkat inklusi keuangan di Indonesia saat ini sebesar 75,02 persen, sementara itu indeks literasi keuangan penduduk Indonesia sebesar 65,43 persen.
“Hasil SNLIK 2024 menunjukkan bahwa masih terdapat ruang untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di Indonesia. Kami meyakini bahwa penguatan keduanya adalah kunci untuk meningkatkan likuiditas dan pendalaman pasar, yang akan berdampak pada pengembangan sektor jasa keuangan, termasuk peningkatan penyaluran pembiayaan. Jika ini kita dorong terus maka memberikan daya ungkit bagi pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Mahendra.
Selain itu, OJK mencatat adanya aktivitas keuangan ilegal dan kelompok masyarakat yang rentan secara keuangan, seperti perempuan, pemuda, pelajar, UMKM, masyarakat 3T (terdepan, tertinggal, dan terluar), serta kelompok disabilitas dan pekerja migran Indonesia, yang memerlukan perhatian khusus.
Menko Perekonomian Airlangga Hartanto, yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI), mengungkapkan, GENCARKAN merupakan implementasi nyata dari Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Airlangga mengapresiasi OJK atas inisiatifnya dalam mempercepat dan meratakan literasi serta inklusi keuangan melalui GENCARKAN.
