Debat Kedua Pilkada Kota Makassar: Menyongsong Masa Depan Kota Berperadaban Maju

Admin211/11/2024

243

Debat Kedua Pilkada Kota Makassar: Menyongsong Masa Depan Kota Berperadaban Maju SOLUSIMEDIA.ID, Makassar – KPU Kota Makassar pagi tadi mengadakan pertemuan terbatas di Hotel Sheraton Makassar, berkoordinasi dengan Bawaslu Kota Makassar, pihak keamanan, perwakilan pasangan calon, dan manajemen hotel untuk menyusun pola pengamanan yang ketat jelang Debat Kedua Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar 2024. Pertemuan yang berlangsung ini difokuskan pada pengaturan agar debat berjalan lancar dan tertib, dengan menghindari potensi gangguan keamanan. “Ada beberapa poin yang disepakati, yang kami lampirkan dalam berita acara hasil kesepakatan tadi,” ungkap Abdi, salah satu anggota KPU Kota Makassar, seusai pertemuan, Senin (11/11). Ia menjelaskan bahwa poin-poin ini disusun untuk menjaga ketertiban di lokasi debat, termasuk membatasi jumlah peserta yang diizinkan masuk dan melarang mobilisasi massa dari masing-masing pasangan calon. Dalam pertemuan tersebut, berbagai pihak menyepakati beberapa poin penting terkait pengaturan keamanan, partisipasi, serta akses di lokasi debat. Berikut ini adalah poin-poin pengamanan yang telah disepakati: 1. Akses Lokasi Debat Terbatas untuk Pemegang ID Resmi – Hanya peserta yang memiliki ID card dan gelang resmi dari KPU Kota Makassar yang diperkenankan memasuki area debat. 2. Larangan Mobilisasi Massa – Semua pasangan calon dilarang untuk melakukan mobilisasi massa menuju lokasi debat, guna menghindari potensi kerumunan besar yang dapat mengganggu ketertiban. 3. Pengaturan Massa yang Hadir di Lokasi – Jika ada massa yang hadir di lokasi debat tanpa izin, tim LO pasangan calon bersama personel keamanan dari Polrestabes Kota Makassar akan melakukan pembubaran secara tertib. 4. Larangan Panggung Orasi dan Pengeras Suara – Peserta tidak diizinkan membawa panggung orasi atau pengeras suara ke area debat, untuk mencegah gangguan suara dan menjaga fokus pada jalannya acara. 5. Kendaraan VIP dan Pendukung – Setiap pasangan calon diberikan izin menggunakan lima unit mobil VIP dan sepuluh unit mobil tim pendukung yang dilengkapi stiker resmi dari KPU. 6. Batasan Jumlah Pendukung di Area Debat – Jumlah tim pendukung yang diperbolehkan masuk ke lokasi debat dibatasi sebanyak 50 orang per pasangan calon. Hal ini diterapkan untuk menjaga kapasitas dan ketertiban di dalam area. 7. Protokol Ketat untuk Paslon Menuju Lokasi Debat – Para pasangan calon diharuskan menuju lokasi debat tanpa diiringi massa yang menggunakan mobil atau motor. Ketentuan ini diterapkan untuk mencegah kemacetan dan menjaga ketertiban di sekitar lokasi. Pertemuan ini diadakan sebagai upaya antisipasi agar debat kedua dapat berlangsung dengan tertib dan aman, tanpa adanya gangguan dari pihak manapun. KPU Kota Makassar menyatakan bahwa pola pengamanan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap proses debat berjalan lancar serta memberikan kenyamanan bagi seluruh pihak yang terlibat. Dengan komitmen dari seluruh pihak untuk mematuhi kesepakatan ini, diharapkan pelaksanaan debat kedua Pilkada Makassar akan mencerminkan proses demokrasi yang tertib dan kondusif.

Kehadiran tujuh panelis dengan latar belakang keahlian yang beragam diharapkan dapat memperkaya diskusi dan memberikan perspektif mendalam mengenai berbagai topik penting tersebut.

Berikut ini adalah para panelis yang akan terlibat dalam debat:

Prof. Dr. Ir. Khusnul Yaqin, M.Sc., Guru Besar Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Hasanuddin.
Dr. Syarifa Raehana, S. Ag., M. Ag., akademisi Fakultas Agama Islam Universitas Muslim Indonesia sekali
gus aktivis Perempuan.
Dr. Mohammad Arif, S.H., M.H., Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
Lusia Palulungan, S.H., M.Hum., aktivis perempuan dan pegiat sosial dari Yayasan BAKTI.
Abdul Karim, pegiat demokrasi dan kolumnis di Tribun Timur.
Andi Nonong Sunrawali, SE., M.Si., akademisi dari Yayasan An Nahl Al Aqsha.
Nur Syarif Ramadhan, S.Pd., aktivis disabilitas, Direktur Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan (PerDIK), yang juga memimpin Forum Masyarakat Pemantau Indonesia Inklusif Disabilitas (FORMASI Disabilitas.