Selain itu, jumlah lulusan siswa disabilitas juga mengalami peningkatan signifikan, baik di tingkat dasar maupun menengah.
“Kami juga memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas yang memiliki KTP luar Makassar untuk mengikuti program sekolah penyetaraan A, B, dan C, serta merekrut tenaga pendidik kontrak berlatar belakang pendidikan khusus untuk memperkuat layanan pendidikan inklusi,” tambah Muhyiddin.
Komisioner KND RI, Fatimah Asri Mutmainah menyatakan bahwa langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Kota Makassar sejak terbentuknya Unit Layanan Disabilitas patut diapresiasi.
Langkah yang diambil sejalan untuk mendukung program pemerintah mewujudkan pendidikan inklusi sesuai aturan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023.
“Ini sudah sesuatu yang luar biasa, tinggal bagaimana ULD Pendidikan bisa mendampingi sekolah-sekolah untuk mendapatkan dukungan-dukungan, bagaimana mereka melayani, bagaimana mereka menyiapkan kurikulum, bagaimana mereka melakukan pendampingan dan menguatkan pembelajaran atau aksesibilitas sekolah mereka,” katanya.
Fatimah juga berujar bahwa dengan sistem yang lebih holistik dan integral, Kota Makassar memiliki potensi besar menjadi kota representatif dalam penyediaan pendidikan inklusif di Indonesia.
