Lebih lanjut, ia juga menyoroti pentingnya peningkatan pemahaman tentang risiko penggunaan Layanan Keuangan digital untuk menghindari jebakan keuangan yang tidak sehat.
Dalam paparannya, OJK juga menekankan bahwa meskipun akses ke layanan keuangan semakin luas, indeks literasi keuangan digital di Indonesia masih perlu ditingkatkan.
Berdasarkan survei OJK pada tahun 2024, indeks literasi keuangan Indonesia baru mencapai 65%, dengan indeks inklusi keuangan mencapai 75%. OJK berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan literasi keuangan digital.
“Peralihan pengaturan dan pengawasan aset kripto dari Bappebti ke OJK pada 10 Januari 2025 menjadi babak baru dalam perkembangan aset keuangan digital di Indonesia. Kami berharap melalui kegiatan ini, masyarakat dapat lebih baik dalam melakukan pemilihan produk dan Layanan keuangan di era digital. Masyarakat juga dihimbau agar selalu bijak dalam berinvestasi dan saat memilih produk dan layanan keuangan. beberapa hal yang perlu diingat yaitu selalu memastikan legalitas pihak yang menawarkan produk layanan jasa keuangan, memastikan keuntungan dari produk yang ditawarkan masuk akal, dan memahami karakteristik produk yang akan dipilih. Hal ini penting untuk dipahami mengingat aset kripto merupakan produk yang memiliki risiko yang tinggi, ujar Ridiani Kurnia.
