SOLUSIMEDIA.ID, MAKASSAR – Dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi di bulan suci Ramadan dan Idulfitri 2025, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, turut serta dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Sulawesi Selatan, yang digelar pada Kamis (6/3/2025) di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan.
Pertemuan yang juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, Ketua DPRD Kota Makassar, Kapolda Sulsel, dan sejumlah Kepala Daerah serta pejabat penting lainnya, bertujuan untuk memastikan kesiapan daerah dalam menghadapi tantangan menjaga kestabilan harga dan pasokan bahan pokok pada Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) mendatang.
Pada kesempatan tersebut, Munafri menekankan pentingnya sinergi antara daerah penghasil dan konsumen.
Menurutnya, kolaborasi antar daerah sangat diperlukan untuk mengantisipasi lonjakan harga yang sering terjadi pada saat momen-momen besar seperti Ramadan dan Idulfitri.
“Kami sangat bergantung dari daerah penghasil sampai ke kami sebagai end user. Yang harus dipantau adalah yang di tengah-tengahnya,” ujarnya.
Munafri juga meminta dukungan dari daerah penghasil seperti Kabupaten Gowa, Maros, dan Takalar untuk memperkuat pasokan bahan pokok ke Makassar.
Sebagai daerah dengan permintaan tinggi, Makassar sangat bergantung pada distribusi bahan pangan dari wilayah sekitarnya.
“Kami mohon teman di daerah penghasil seperti Gowa, Maros, Takalar untuk jadi supporting di Makassar,” katanya.
Salah satu komoditas yang menjadi perhatian adalah cabai, yang kerap mengalami fluktuasi harga. Munafri melihat kondisi ini sebagai peluang bagi daerah tetangga dengan lahan pertanian luas untuk memenuhi kebutuhan pasar di Makassar.
“Cabai ini memang jadi persoalan umum. Persoalan yang menurut saya jadi opportunity bagi tetangga kami yang punya lahan pertanian besar seperti Gowa, Maros, Takalar yang memberi pasokan ke Makassar yang punya permintaan tinggi. Karena kami di Makassar ini tidak punya pasar induk untuk mengontrol harga,” jelasnya.
Untuk menekan laju inflasi, lanjut Munafri, Pemkot Makassar berencana mengembangkan pola pertanian lahan sempit.
Program ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan lokal dan mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah.
“Tahun ini Makassar akan fokus pola pengembangan pertanian lahan sempit. Minimal 20 persen bisa membantu menahan laju inflasi,” sebutnya.
Lebih lanjut, Munafri menyampaikan bahwa program pertanian perkotaan ini akan terintegrasi dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Sistem ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem yang saling menguntungkan antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga keuangan.
“Program ini akan terhubung dengan KUR sehingga pola yang akan kita lakukan adalah pola tersistem yang saling menguntungkan,” pungkas Munafri.
(*)
