Ia mengisahkan pengalamannya berdiskusi dengan para guru SD negeri di Makassar yang menyampaikan bahwa mereka menerima anak ABK tanpa memiliki bekal pelatihan khusus. Hal ini, menurutnya, sangat menyulitkan bagi guru maupun murid.
“Bayangkan, satu kelas berisi 30 murid, ditambah dua hingga tiga anak ABK, dan gurunya tidak punya latar belakang pendidikan khusus. Ini tidak adil untuk semua pihak,” ujarnya.
Sebagai langkah nyata, Melinda mengungkapkan bahwa saat ini telah dibangun lima PAUD Negeri di lima kecamatan di Kota Makassar. Namun, kelima lembaga tersebut belum beroperasi.
“Keberadaan PAUD Negeri ini adalah bentuk komitmen pemerintah untuk pemerataan akses pendidikan. Namun tentu kita butuh dukungan semua pihak agar dapat segera difungsikan,” tuturnya.
Ia berharap kolaborasi lintas sektor, termasuk dari pihak swasta, akademisi, dan organisasi masyarakat, dapat mempercepat operasional PAUD tersebut, demi menyambut anak-anak, termasuk ABK, dalam ruang belajar yang inklusif.
Ini penting agar anak-anak, termasuk yang berkebutuhan khusus, dapat segera menikmati layanan pendidikan yang inklusif dan berkualitas sejak usia dini,” ujarnya.
