Menurutnya pembangunan infrastruktur merupakan kebutuhan mendesak yang harus diselesaikan.
Pasalnya banyak sekali pekerjaan rumah dan kondisi rusak yang perlu diperbaiki di wilayah kepulauan.
Karena itu, pemerintah kota melakukan efisiensi anggaran untuk meningkatkan produktivitas dan menggerakkan sektor ekonomi.
Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan anggaran digunakan secara optimal demi kesejahteraan masyarakat di kepulauan.
Program ini merata dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Yakni, meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar pulau dan daratan.
Mewujudkan pemerataan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Kata Appi, pembangunan Kota Makassar harus bersifat inklusif, tidak diskriminatif.
“Seluruh warga, baik yang tinggal di darat maupun di pulau, memiliki hak yang sama untuk menikmati hasil pembangunan. Karena itu, pembangunan di wilayah kepulauan harus menjadi prioritas dan tidak boleh tertinggal,” tuturnya.
Appi juga menyadari bahwa upaya ini tidak bisa hanya ditopang oleh pemerintah kota. Dibutuhkan kolaborasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
