SOLUSIMEDIA.ID,MAMUJU-Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Regional Sulawesi Barat hingga 31 Mei 2026 menunjukkan tren positif. Pendapatan negara tumbuh 28,13 persen (year-on-year/yoy) menjadi Rp648,76 miliar, sementara belanja negara tetap meningkat 4,22 persen (yoy) dengan realisasi mencapai Rp3,62 triliun. Capaian tersebut menjadi modal penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat tata kelola keuangan di daerah.
Hal tersebut disampaikan dalam Media Briefing Perkembangan Realisasi APBN Regional Sulawesi Barat yang diselenggarakan Kementerian Keuangan Satu Sulawesi Barat (Kemenkeu Satu Sulbar) di Gedung Keuangan Negara (GKN) Mamuju, Senin (29/6).
Kegiatan dipimpin oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Barat sekaligus Kepala Perwakilan Kemenkeu Satu Sulbar, Syakran Rudy, serta dihadiri jajaran pejabat Kemenkeu, perwakilan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dan media massa.
Dari sisi penerimaan, pertumbuhan pendapatan negara didorong oleh kinerja perpajakan yang mencapai Rp568,22 miliar. Sementara itu, realisasi belanja negara sebesar Rp3.618,88 miliar masih didominasi oleh penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) yang telah mencapai Rp2.403,69 miliar. Kinerja tersebut mencerminkan APBN yang tetap berperan sebagai instrumen menjaga aktivitas ekonomi dan mendukung pembangunan di Sulawesi Barat.
Memanfaatkan momentum tersebut, Kemenkeu Satu Sulbar menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah melalui pendampingan berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan negara. Pendampingan tersebut difokuskan pada empat pilar utama, yaitu penguatan manajemen pendapatan, manajemen pengeluaran, pengelolaan aset, serta peningkatan kapasitas audit.
Optimalisasi pendapatan dilakukan melalui peran Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mamuju dan KPP Pratama Majene dalam meningkatkan penerimaan perpajakan sekaligus mendorong penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari sisi belanja, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A1 Mamuju terus mengawal penyaluran belanja negara dan Transfer ke Daerah agar berlangsung tepat waktu, tepat sasaran, dan akuntabel.
Sementara itu, pengelolaan aset diperkuat melalui pendampingan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Mamuju untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset negara dan daerah. Adapun peningkatan kualitas pengawasan dilakukan melalui kolaborasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Aturan tata kelola keuangan setiap tahun dapat berubah dan bersifat dinamis. Oleh karena itu, Kemenkeu Satu Sulbar berkomitmen memberikan asistensi secara berkelanjutan agar pelaksanaan anggaran di daerah berjalan cepat, tepat, dan sesuai ketentuan,” ujar Syakran.
Dalam kesempatan tersebut, Syakran juga mengungkapkan bahwa Kemenkeu Satu Sulbar tengah mengembangkan dashboard monitoring fiskal secara real-time yang akan dimanfaatkan oleh Gubernur dan seluruh bupati di Sulawesi Barat. Dashboard tersebut akan mengintegrasikan data internal Kementerian Keuangan, mulai dari serapan anggaran kementerian/lembaga hingga penyaluran dana desa, dengan data makroekonomi dari Bank Indonesia (BI) dan Badan Pusat Statistik (BPS).
Menurutnya, integrasi data tersebut akan memberikan gambaran kondisi fiskal yang lebih utuh sehingga pemerintah daerah dapat mengambil keputusan secara lebih cepat, akurat, dan berbasis data. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah sekaligus mempercepat pencapaian tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat.(*)
