Faisal menjelaskan bahwa saat ini terdapat 82 orang yang masuk dalam program binaan, bukan binaan langsung dari Densus 88, melainkan binaan resmi Pemerintah Kota Makassar.
“Mereka ini bukan binaan Densus 88, tapi binaan pemerintah kota. Kami hanya memfasilitasi, misalnya dalam hal menyekolahkan anak-anak mereka,” kata Faisal.
Ia menambahkan bahwa pendekatan yang dilakukan tidak hanya menyentuh aspek keamanan, tetapi juga menyentuh sektor pendidikan, sosial, dan ekonomi, sehingga mempercepat proses reintegrasi eks napiter ke dalam masyarakat.
Menurut Faisal, sebelum mendapatkan pembinaan, tingkat pemahaman ideologi radikal para eks napiter cukup tinggi. Namun setelah masuk dalam program pembinaan, banyak dari mereka menyadari bahwa permasalahan utama justru terletak pada kurangnya komunikasi dengan pihak pemerintah.
“Intinya di sini, orang-orang yang terpapar itu sebenarnya karena kurang komunikasi dengan pemerintah. Setelah komunikasi dibangun dengan baik, mereka sadar bahwa selama ini hanya terjadi miskomunikasi,” ujarnya.
Ia menegaskan pentingnya komunikasi yang berkelanjutan antara pemerintah dan masyarakat sebagai salah satu strategi utama dalam mencegah radikalisasi dan memperkuat ketahanan sosial di tingkat lokal.
