Salah satu wujud pemberdayaan tersebut adalah integrasi antara pembangunan infrastruktur dan kebutuhan sosial masyarakat, seperti hunian pekerja, urban farming, dan pelibatan UMKM.
Menurut Iwan, kawasan sekitar proyek-proyek Jakpro dirancang sebagai ekosistem terpadu yang memadukan fungsi hunian, transportasi, hingga aktivitas ekonomi berbasis komunitas.
“Di beberapa kawasan, kami menjalankan program urban farming, membina koperasi, yayasan, dan menyediakan hunian terjangkau bagi pekerja pendukung operasional,” jelasnya.
Lebih jauh, Iwan menegaskan bahwa Jakpro sebagai BUMD tidak bisa dilepaskan dari peran penugasan langsung oleh Pemprov DKI Jakarta.
Peran itu hadir karena kebutuhan percepatan (akselerasi) pembangunan yang tidak selalu bisa dipenuhi oleh SKPD konvensional.
“BUMD seperti Jakpro memiliki fleksibilitas korporasi yang memungkinkan percepatan pembangunan infrastruktur strategis, seperti stadion, LRT, dan venue event internasional. Peran kami melengkapi birokrasi dengan kecepatan dan efisiensi,” katanya.
Jakpro pun menekankan pentingnya tata kelola yang baik. Sebagai entitas bisnis daerah, perusahaan ini menerapkan prinsip Good Corporate Governance dan manajemen risiko dalam setiap proyek yang dijalankan.
