Nauli juga menyoroti praktik nepotisme dan kolusi dalam penerimaan murid baru, meski sudah ada aturan zonasi. Ia mengingatkan bahwa tindakan tersebut.
Dimana masuk dalam pelanggaran hukum sesuai Pasal 21 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
“Murid masuk ada unsur nepotisnya, ada unsur korupsinya, bukan tidak ada. Dalilnya jelas. Permainan kata-kata soal zonasi itu tidak boleh,” tegasnya.
Ia menambahkan, jika ada kekurangan sarana dan prasarana, kepala sekolah harus mengajukan proposal resmi ke Dinas Pendidikan.
“Kalau satu kali tidak direspons, ajukan lagi. Kalau tiga kali tidak direspons, tembuskan ke Kejaksaan. Ada mekanismenya,” jelasnya.
Nauli menutup pesannya dengan meminta kepala sekolah benar-benar konsentrasi pada inti tugas mereka.
“Cukup konsentrasi bagaimana proses belajar-mengajar berjalan baik dan murid belajar dengan nyaman. Jangan lagi ada cawe-cawe di urusan yang bukan wewenangnya,” pungkasnya.
(*)
