“Hak kita adalah hak kita. Kalau ada yang bukan hak kita lewat di depan mata, itu cobaan. Apakah kita tergoda atau bertahan dengan integritas, itu yang menentukan kualitas kepemimpinan kita,” imbuh politisi Golkar itu.
Ia menekankan, proses pengangkatan kepala sekolah harus dilakukan secara transparan dan berdasarkan kompetensi, bukan karena kedekatan dengan pejabat.
“Kalau duduk di posisi itu karena titipan, yakinlah gaya kepemimpinan juga akan terpengaruh. Integritas jadi taruhan,” katanya.
Munafri juga menegaskan bahwa hukum berlaku bagi siapa saja, tanpa memandang usia atau jabatan. Ia mendorong pemanfaatan teknologi untuk mengelola keuangan sekolah secara transparan, khususnya penggunaan Cash Management System (CMS) dalam pengelolaan Dana BOS.
“Dengan CMS, semua aktivitas keuangan tercatat. Tidak ada lagi penyelipan dana. Ini bukan mempersulit administrasi, tapi jadi benteng pencegahan korupsi,” jelasnya.
Menurutnya, Pemkot Makassar berkomitmen menjamin pendidikan inklusif dan berkualitas yang dibiayai negara, sehingga tidak boleh ada pungutan tambahan kepada siswa maupun orang tua.
“Jadilah pionir. Tunjukkan Makassar bisa berbeda. Wujudkan sekolah yang bersih dari praktik korupsi. Komitmen kami adalah melaksanakan aturan sepenuhnya,” tururnya.
