“Alhamdulillah, walaupun tidak signifikan, pendapatan kita perlahan meningkat, apalagi mendekati jatuh tempo 30 September nanti. Satu hal yang perlu dipahami, PBB ini sifatnya hanya dibayar sekali dalam setahun,” ujarnya.
Menurut Indirwan , kenaikan PBB akan semakin membebani masyarakat . Meski disatu sisi kebijakan kenaikan PBB akan meningkatkan potensi fiskal kota . Namun kebijakan ini dinilai lebih pro-rakyat.
“Kami tetap konsisten pada pilihan pro masyarakat. Pendapatan tetap bisa kita optimalkan lewat basis data yang lebih akurat,” pungkasnya.
Ia juga meluruskan informasi yang beredar terkait wajib pajak yang diminta datang ke kantor Bapenda. Menurutnya, kehadiran wajib pajak lebih kepada pengecekan peta blok, bukan soal pembayaran.
Sebelumnya, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, berupaya agar momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia memberikan hadiah istimewa bagi masyarakat. Kado terbaik yang bisa diberikan pemerintah bukan hanya berupa kebijakan, tetapi wujud nyata kolaborasi erat dengan masyarakat dalam membangun kota.
“Kita mengharapkan kado itu bagaimana kolaborasi bersama antara pemerintah dan masyarakat untuk melihat Kota Makassar ini semakin bagus,” ujar Munafri usai mengikuti upacara peringatan detik-detik Proklamasi di Lapangan Karebosi.
