SOLUSIMEDIA.ID,MAKASSAR-Pemerintah Kota Makassar dibawah kepemimpinan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dan Wawali Aliyah Mustika Ilham (Munafri-Aliyah) memastikan tidak ada kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Hal ini menjadi kado istimewa bagi masyarakat Kota Makassar di momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 2025.
Saat di konfirmasi, Kepala UPT PBB Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar, Indirwan Dermayasair, menegaskan, kebijakan tersebut diambil sebagai langkah pemerintah untuk tidak membebani masyarakat di tengah kondisi ekonomi saat ini.
“Memang tahun ini tidak ada kenaikan NJOP tanah maupun tarif PBB. Jadi cara kami meningkatkan pendapatan dilakukan dengan memaksimalkan potensi melalui pemuktahiran data,” ujarnya, Minggu (17/8/2025).
“Contohnya, lahan yang awalnya belum ada bangunan, sekarang sudah ada, itu yang kita masukkan,” jelas Indirwan. Meski tanpa kenaikan tarif, Indirwan menyebutkan realisasi penerimaan PBB tetap menunjukkan tren positif.
Pada tahun 2024, Pemkot berhasil mengumpulkan Rp258 miliar. Sementara target PBB di tahun 2025 dipatok Rp275 miliar dalam anggaran perubahan.
“Alhamdulillah, walaupun tidak signifikan, pendapatan kita perlahan meningkat, apalagi mendekati jatuh tempo 30 September nanti. Satu hal yang perlu dipahami, PBB ini sifatnya hanya dibayar sekali dalam setahun,” ujarnya.
Menurut Indirwan , kenaikan PBB akan semakin membebani masyarakat . Meski disatu sisi kebijakan kenaikan PBB akan meningkatkan potensi fiskal kota . Namun kebijakan ini dinilai lebih pro-rakyat.
“Kami tetap konsisten pada pilihan pro masyarakat. Pendapatan tetap bisa kita optimalkan lewat basis data yang lebih akurat,” pungkasnya.
Ia juga meluruskan informasi yang beredar terkait wajib pajak yang diminta datang ke kantor Bapenda. Menurutnya, kehadiran wajib pajak lebih kepada pengecekan peta blok, bukan soal pembayaran.
Sebelumnya, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, berupaya agar momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia memberikan hadiah istimewa bagi masyarakat. Kado terbaik yang bisa diberikan pemerintah bukan hanya berupa kebijakan, tetapi wujud nyata kolaborasi erat dengan masyarakat dalam membangun kota.
“Kita mengharapkan kado itu bagaimana kolaborasi bersama antara pemerintah dan masyarakat untuk melihat Kota Makassar ini semakin bagus,” ujar Munafri usai mengikuti upacara peringatan detik-detik Proklamasi di Lapangan Karebosi.
Salah satunya keputusan tidak menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2025. Langkah ini diambil agar warga tidak terbebani di tengah kebutuhan ekonomi yang terus berkembang.
“Ya, peberapa hal memang perlu kajian lebih dalam, tapi intinya pemerintah selalu hadir untuk memastikan kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada masyarakat,”.(*)
