SOLUSIMEDIA.ID, MAKASSAR – Sejumlah massa aksi dari serikat buruh dan organisasi mahasiswa masih memadati sejumlah titik di Kota Makassar dipadati massa aksi dari serikat buruh dan organisasi mahasiswa pada Selasa (2/9/2025).
Isu yang diangkat meluas, mulai dari tuntutan perbaikan upah hingga desakan reformasi institusi negara.
Sejak pagi, ratusan anggota Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia (F-SPTI SPSI) menduduki kawasan Pelabuhan Makassar. Mereka menuntut penyesuaian upah Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) yang dinilai masih di bawah standar Upah Minimum Provinsi (UMP).
Gelombang serupa kemudian bergerak ke Kantor Gubernur Sulsel dan PT Aneka Daur Ulang, dengan jumlah massa mencapai sekitar 500 orang.
Di jalur akses Bandara Sultan Hasanuddin, tepatnya di Simpang Lima Biringkanaya, massa DPC KSPSI Maros menggelar aksi menolak kenaikan gaji serta tunjangan DPR RI.
Meski jumlah peserta hanya sekitar 30 orang, lokasi strategis aksi membuat perhatian publik tertuju ke sana.
Sementara itu gerakan mahasiswa turut menambah intensitas demonstrasi hari ini. Aliansi Mahasiswa Anti Mafia Hukum menekan Polrestabes Makassar dan Polsek Panakkukang untuk membuka penyidikan secara transparan.
Tidak hanya itu, Aliansi Mahasiswa Bersatu menggelar protes di kantor DPW tiga partai besar—NasDem, Golkar, dan PAN—menolak segala bentuk provokasi politik.
PMII Makassar menyerukan reformasi Polri dan DPR di depan Mapolda Sulsel serta Kantor Gubernur.
Aksi berbeda dilakukan DEMA Fakultas Saintek UIN Alauddin dengan mengadakan doa bersama di perempatan Sultan Alauddin–Pettarani sebagai solidaritas atas korban kerusuhan nasional.
Gelombang unjuk rasa ini tidak lepas dari dampak kasus meninggalnya Affan Kurniawan, pengemudi ojek online yang terlindas kendaraan taktis Brimob di Jakarta pada 28 Agustus lalu.
Peristiwa tersebut memicu protes nasional, meski Polri sudah menahan tujuh personel Brimob dan menyiarkan sidang etik mereka secara terbuka.
“Pemeriksaan terbuka adalah langkah awal, tapi masyarakat tentu menunggu hasil nyata, bukan sekadar tontonan,” ujar anggota Kompolnas, M Choirul Anam.
Untuk mengantisipasi kericuhan, aparat gabungan TNI-Polri menurunkan ribuan personel. Pemantauan langsung juga dilakukan Kodim 1422 Maros bersama Forkopimda Sulsel, terutama setelah insiden kebakaran Gedung DPRD Makassar beberapa hari sebelumnya.
(*)
