SOLUSIMEDIA.ID, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar terus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menjaga kualitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus mempercepat penanganan tuberkulosis (TBC).
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengikuti Rapat Koordinasi Nasional yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Senin (29/9/2025). Pertemuan virtual dari Balai Kota Makassar ini juga dihadiri Menko PMK Pratikno, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Prof. Abdul Mu’ti, serta perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN).
Munafri didampingi Sekda Kota Makassar Andi Zulkifly Nanda, Kadis Kesehatan dr. Nursaidah Sirajuddin, Kadis Pendidikan Achi Soleman, dan Kadis Ketahanan Pangan Nirman Nisman Mungkasa.
Rapat membahas arahan pemerintah pusat agar program MBG berjalan aman, higienis, dan memenuhi standar gizi. Munafri menegaskan Pemkot siap memperkuat pengawasan, edukasi, dan sinergi lintas dinas.
“Yang paling penting adalah setiap penyedia memiliki sertifikat higienis. Itu standar utama agar anak-anak mendapat asupan bergizi yang aman,” ujarnya.
Saat ini terdapat 45 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) aktif dengan total penerima manfaat 138.636 orang, terdiri dari 136.645 peserta didik dan 1.991 non-peserta didik. Pemkot juga menunggu regulasi teknis dari Peraturan Presiden terbaru.
Munafri meminta sekolah rutin berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. “Kita tidak boleh lengah, karena kalau terjadi sesuatu risikonya besar,” tegasnya.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan pentingnya protokol baku penanganan keracunan. Ia meminta sekolah lebih cermat memeriksa makanan, mulai dari bau, warna, hingga tekstur.
“Jika ada tanda mencurigakan, jangan disajikan. UKS harus segera menghubungi puskesmas,” jelas Budi.
Menkes juga menekankan inspeksi kebersihan dapur SPPG, mulai dari bahan baku hingga penyajian. Seluruh SPPG diwajibkan memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) dengan target maksimal satu bulan.
“Kami sudah menyederhanakan prosedur agar SLHS bisa selesai dalam 13 hari,” kata Budi.
Selain itu, daerah diminta memperkuat laboratorium kesehatan dengan peralatan PCR dan toxicology lab agar deteksi lebih cepat. Sistem uji cepat pada katering jamaah haji disebut bisa menjadi model untuk program MBG.
Selain soal MBG, rapat juga menekankan percepatan penanganan tuberkulosis. Munafri menyebut Pemkot Makassar akan memperkuat edukasi, melibatkan kader posyandu, dan memastikan layanan kesehatan di puskesmas berjalan optimal.
“Sekaligus kami akan lakukan antisipasi memperkuat pencegahan serta pengendalian TBC di seluruh wilayah kota,” ujarnya.
Pemerintah pusat juga membentuk Gugus Gerak Cepat yang dipimpin Kemendagri untuk memperkuat pelaporan, berbagi data, dan memastikan protokol penanganan berjalan baik di seluruh daerah.
Dengan protokol ketat, percepatan sertifikasi higienis, serta penguatan laboratorium, pemerintah optimistis potensi keracunan dalam program MBG dapat ditekan.
“Kerja sama sekolah, puskesmas, dan pemerintah daerah adalah kunci menjaga keamanan pangan dan kesehatan anak-anak kita,” pungkas Budi.
(*)
