SOLUSIMEDIA.ID, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta seluruh pemerintah daerah di Indonesia agar terbiasa menghadapi situasi pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) yang dilakukan oleh pemerintah pusat.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga keseimbangan fiskal nasional di tengah tekanan ekonomi global dan kebutuhan efisiensi anggaran negara.
Dalam arahannya pada Rapat Koordinasi Nasional Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025, Tito menegaskan bahwa kebijakan pemangkasan TKD bukanlah sesuatu yang baru.
Pemerintah daerah, katanya, sudah pernah mengalami hal serupa pada masa pandemi COVID-19, ketika sebagian besar alokasi dana dari pusat harus disesuaikan untuk penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi.
“Pemda tidak boleh kaget atau panik. Kita sudah pernah mengalami situasi yang lebih berat saat pandemi, tapi pemerintahan tetap berjalan. Artinya, hal seperti ini bukan sesuatu yang luar biasa,”kata Tito, Kamis (9/10).
Ia menambahkan, kebijakan pemotongan dana transfer harus disikapi dengan langkah yang rasional dan produktif. Pemerintah daerah diharapkan mampu menyesuaikan perencanaan dan belanja daerah secara lebih efisien tanpa mengorbankan pelayanan publik.
“Kita harus membangun kultur baru, yakni tidak terlalu bergantung pada dana pusat, melainkan memperkuat kemampuan fiskal daerah sendiri,”ujarnya.
Lebih lanjut, Tito menjelaskan bahwa kebijakan pemotongan TKD tidak berarti pemerintah pusat menarik dukungan dari daerah.
Justru, kata dia, langkah ini merupakan strategi untuk menjaga kesinambungan fiskal nasional, sekaligus mendorong daerah lebih mandiri dalam pembiayaan pembangunan.
Ia menegaskan, tidak semua jenis dana transfer akan mengalami pemangkasan. Dana Alokasi Khusus (DAK) non-fisik yang berkaitan dengan pelayanan dasar masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan akan tetap disalurkan penuh.
“Kita tidak mungkin memangkas dana yang menyangkut layanan dasar publik. Fokus kita adalah efisiensi pada belanja-belanja birokrasi,”tegas Tito.
Selain itu, ia menyoroti perlunya pengawasan internal yang ketat terhadap penggunaan dana daerah. Pemerintah daerah diimbau memperbaiki tata kelola keuangan dan memastikan setiap anggaran diprioritaskan untuk kegiatan produktif yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Tito mencontohkan beberapa daerah yang mampu bertahan di tengah keterbatasan anggaran, salah satunya Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Saat pandemi, Pemprov DIY disebut berhasil menjaga stabilitas ekonomi daerah melalui pemberdayaan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“DIY bisa bertahan karena punya sistem yang efisien dan fokus pada penguatan ekonomi masyarakat bawah. Inilah yang kita harapkan terjadi di daerah lain,”ujar Tito.
Ia mendorong seluruh kepala daerah untuk belajar dari pengalaman tersebut, dengan memperkuat kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam menggerakkan ekonomi daerah.
Menurutnya, ketahanan fiskal daerah bukan hanya soal besar kecilnya anggaran, tetapi juga sejauh mana daerah mampu menciptakan nilai ekonomi dari potensi lokal.
Tito juga mengingatkan agar langkah efisiensi anggaran tidak disalahartikan sebagai penghematan buta yang justru menghambat pelayanan publik. Efisiensi, kata dia, berarti mengefektifkan belanja daerah agar tepat sasaran dan memiliki manfaat luas.
“Efisiensi bukan berarti memangkas semua kegiatan, tapi memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat,”ujarnya.
Ia menegaskan, tantangan fiskal yang dihadapi saat ini justru menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk bertransformasi menuju tata kelola anggaran yang lebih transparan, adaptif, dan berorientasi hasil. Dengan begitu, keseimbangan antara pusat dan daerah dalam pengelolaan fiskal dapat terjaga dengan baik.
Tito menutup arahannya dengan menekankan pentingnya disiplin anggaran dan kemandirian fiskal daerah. Ia yakin, dengan pengelolaan yang tepat, pemerintah daerah tetap mampu memberikan pelayanan publik yang optimal meskipun dana transfer dari pusat berkurang.
“Kita harus belajar hidup dengan kemampuan sendiri. Itulah semangat otonomi daerah yang sejati,”pungkasnya.
(*)
