Masing-masing OPD menyiapkan data dukung, dokumen perencanaan kinerja, serta bukti tindak lanjut yang akan dipresentasikan kepada tim evaluator.
Sekda Zulkifly lebih jauh menjelaskan arah kebijakan pembangunan Kota Makassar yang sejalan dengan prinsip akuntabilitas kinerja. Di mana, fokus pembangunan diarahkan pada empat pilar utama, yakni peningkatan layanan dasar, peningkatan ekonomi masyarakat, penguatan tata kelola pemerintahan, serta pengelolaan lingkungan kota yang bersih dan berketahanan terhadap perubahan iklim.
“Melalui koordinasi lintas OPD dan pemanfaatan sistem digital, kita optimis tata kelola pemerintahan di Makassar akan semakin akuntabel dan transparan,” tukasnya.
“Evaluasi ini bukan sekadar penilaian, tetapi momentum perbaikan berkelanjutan menuju birokrasi yang adaptif dan berintegritas,” tambahnya.
Kegiatan evaluasi AKIP 2025 ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang konstruktif dan menjadi dasar penyusunan target kinerja Pemerintah Kota Makassar untuk periode 2025–2029.
(*)
